Dalam era yang penuh dinamika ini, kebijakan ekonomi menjadi kunci utama dalam membimbing arah pertumbuhan suatu negara. Menghadapi tantangan global, perubahan teknologi, dan gejolak ekonomi yang tak terduga, penting bagi suatu negara untuk merumuskan bauran kebijakan ekonomi yang terarah. Dalam tulisan ini, kita akan membahas mengapa antisipasi perubahan menjadi elemen krusial dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan efektif dalam koordinasinya.
Tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketidakpastian geopolitik menjadi faktor-faktor yang memerlukan kebijakan ekonomi yang tanggap. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 mengguncang fondasi ekonomi dunia, memaksa banyak negara untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka secara cepat. Oleh karena itu, bauran kebijakan yang terarah harus mencakup strategi untuk mengatasi tantangan global ini dengan efektif. Indonesia merespon kondisi ini melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2020: Keputusan presiden ini mengatur bagaimana lembaga keuangan dapat dijamin oleh pemerintah untuk mendanai proyek pembangunan yang mendukung perekonomian negara dan/atau inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam rangka pelaksanaan inisiatif pemerintah, jaminan pemerintah dapat berupa jaminan terhadap gagal bayar pinjaman, surat utang, obligasi, atau risiko keuangan lainnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan Isi pokok peraturan ini adalah sebagai berikut: mekanisme penyusunan dan pemilihan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk identifikasi sektor atau bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19; pelaksanaan Program PEN melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan; pemulihan perekonomian melalui belanja negara yang antara lain dilakukan dengan pemberian subsidi bunga; pembiayaan Program PEN untuk memperjelas sumber pendanaan Program PEN yang bersangkutan; dan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi tata kelola yang baik dalam Program PEN.
Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus mampu mengantisipasi dampak teknologi terkini dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan adaptasi. Bauran kebijakan yang terarah harus mencakup insentif untuk riset dan pengembangan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar, dan infrastruktur digital yang memadai. Sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Dalam rangka meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian negara, peraturan perundang-undangan ini mengatur sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Bauran kebijakan ekonomi yang inklusif dan strategi yang terarah akan dapat membantu dalam mengatasi potensi kesenjangan digital serta mempercepat pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah.
Ketidakpastian ekonomi juga merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari. Siklus ekonomi yang fluktuatif dan perubahan kondisi pasar memerlukan kebijakan ekonomi yang dapat merespons dengan cepat. Bauran kebijakan yang terarah harus mencakup instrumen-instrumen kebijakan yang dapat mengelola risiko ekonomi, seperti kebijakan fiskal yang fleksibel dan kebijakan moneter yang dapat menstabilkan mata uang. Untuk mengelola perubahan dalam lingkungan strategis dan menghadapi kesulitan di masa depan, gagasan bauran kebijakan bank sentral harus dipahami secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan perbaikan yang berkelanjutan. Pada side event hari ketiga G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting dan Third Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Nusa Dua, Bali, itulah pembelajaran utama yang dapat dipelajari dari seminar bertajuk "Bauran Kebijakan Bank Sentral untuk Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi".
Namun meskipun begitu, beberapa kritikus menyoroti kompleksitas dalam menentukan arah yang tepat, terutama ketika mempertimbangkan banyak faktor yang saling terkait. Perdebatan ini kemudian menekankan pentingnya koordinasi dalam memperkuat lembaga-lembaga ekonomi, dan melakukan kajian dampak yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang terarah. Risiko overregulasi, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa terlalu banyak aturan dan pembatasan dapat menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara regulasi yang mendukung tujuan kebijakan dan memberikan ruang bagi inovasi dan fleksibilitas. Dukungan hukum yang kuat terhadap kerja KSSK2 diberikan melalui Undang-Undang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 15 Desember 2022. UU P2SK juga memperkuat arah kerja sama antar otoritas sektor keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang semuanya tergabung dalam KSSK.
Dalam merancang bauran kebijakan yang terarah, penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sebaliknya, kebijakan juga harus mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan perkembangan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang terarah harus mencakup partisipasi masyarakat secara aktif dan memastikan inklusi semua lapisan masyarakat. Ini mencakup pemberdayaan usaha kecil dan menengah, peningkatan keterampilan pekerja, dan menciptakan peluang ekonomi yang merata. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, akan lebih mudah untuk menciptakan bauran kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas.
Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan perubahan, bauran kebijakan ekonomi yang terarah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Antisipasi perubahan, responsivitas terhadap tantangan global, dan keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan ekonomi. Meskipun tidak ada solusi yang sempurna, melibatkan para ahli, masyarakat, dan pihak-pihak terkait akan membantu menciptakan bauran kebijakan yang dapat menjawab dinamika kompleks masa kini dan masa depan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membentuk masa depan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua.
