Patologi Birokrasi di Indonesia

PATOLOGI BIROKRASI DI INDONESIA

 Aulia Novita Sari (12370520244)

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau

    Istilah patologi dipinjam dalam patologi birokrasi karena begitu banyaknya tantangan yang mungkin timbul dan harus di hadapi oleh birokrasi pemerintahan ketika dia menjalankan tugas dan kewajibannya. Tantangan ini bisa di analogikan sebagai penyakit yang mungkin harus di alami oleh birokrasi, baik yang bersifat politis, ekonomi, social kultural, teknologi maupun ketertiban dan keamanan, yang dapat mengancam dan membunuh, sehingga perlu dicarikan pengobatan yang paling efektif yaitu ,malui pencegahan patologi birokrasi. 

Harus diakui apa yang di kemukakan oleh siagian (1994) dan ismail (2009) bahwa tidak ada birokrasi yang bisa bebas sama sekali dari penyakit-penyakit yang disebut patologi birokrasi itu.

     Selanjutnya istilah patologi birokrasi disama artikan dan hampir selalu dipakai untuk menunjukan pada penyakit-penyakit dalam birokrasi. 

Birokrasi yang berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah diputuskan oleh pimpinan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara kegitan pemerintahan, maka membuat istilah patologi dapat di pakai untuk menyebut permasalahan atau persoalan yang terjadi di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh birokrasi. 

Hal ini menurut ismail (2009) terjadi ketika birokrasi tidak bekerja secara baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan public dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

     Politisasi birokrat sering kali menimbulkan kurangnya integritas, responsivitas, dan kompetensi dari para birokrat dinegeri kita. Kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap ketua umum PPP Romahurmuziy yang diduga terlibat dalam pengaturan pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur dan Kakan Kemenag Gresik bukanlah kasus pertama yang terjadi dalam hal jual beli jabatan di birokrasi. 

Sejak tahun 2017-2018 setidaknya KPK telah mengungkap empat kasus korupsi jual beli jabatan dibirokrasi. Keempat kasus tersebut melibatkan kepala daerah yang notabene adalah seorang politisi, yakni Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Jombang Nyono S Wihandoko, mantan Bupati Nganjuk Taufiqurahman, dan Bupati Klaten. 

Namun yang unik pada kasus Romahurmuziy ini adalah merupakan kasus praktik jual beli jabatan pertama yang melibatkan unsur diluar birokrasi, yakni status Romahurmuziy yang menjadi ketua umum partai dimana Meneri Agama bernaung didalamnya. 20 Maret 2019. Detik.news.