Semarak akhir tahun 2024 Indonesia dilengkapi dengan hadirnya babak baru pada estafet kepemimpinan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih membawa harapan akan nilai keberlanjutan yang diinginkan rakyat. Dalam perjalanan politiknya, Prabowo dikenal dengan visi kuat tentang kemandirian bangsa dan ketahanan nasional.
Prabowo bahkan mengutamakan pendekatan tegas dalam kepemimpinannya mengingat latar belakang militer yang dimilikinya. Hal ini juga mempengaruhi pola kerja sama dengan kabinet pemerintahannya---Kabinet Merah Putih.
Pada awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan kabinet melalui agenda pembekalan menteri. Agenda ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen Prabowo untuk memastikan kabinetnya memahami visi besar yang akan dijalankan hingga tanggung jawab mereka dalam mewujudkannya. Harapannya, pembekalan ini dapat meningkatkan nilai kedisiplinan dan kesetiaan para menteri pada bangsa.
Agenda pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih memberikan sinyal bahwa Prabowo berusaha meyakinkan rakyat Indonesia tentang visinya, terutama tentang modernisasi di bidang pertahanan. Namun, agenda tersebut menghadirkan pertanyaan tentang gaya kepemimpinan yang cenderung militeristik.
Para analis politik dan ahli komunikasi bahkan ikut menyoroti agenda pembekalan yang dinilai sebagai upaya "menyatukan" kabinet. Pemilihan lokasi dan persyaratan peserta untuk mengenakan seragam bergaya militer mendorong lahirnya pertanyaan tentang niat terselubung di praktik yang tidak biasa ini.
Kekhawatiran tentang risiko potensial dari pendekatan militeristik dalam pemerintahan menyebabkan timbulnya spekulasi yang didukung oleh latar belakang Prabowo di dunia militer. Lebih lanjut, agenda pembekalan kabinet ini juga memicu persepsi di masyarakat tentang rencana wajib militer untuk warga sipil.
Meskipun tidak ada indikasi resmi terkait hal tersebut, kekhawatiran tentang pendekatan militeristik dapat memicu hadirnya informasi yang tidak akurat di masyarakat. Konsep wajib militer sering dikaitkan dengan upaya bela negara. Pada dasarnya, konsep wajib militer dan bela negara memiliki relevansi yang lebih luas dari sekadar pelatihan kemiliteran. Namun, persepsi masyarakat negatif terhadap hal berbau militer dapat mengaburkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya bela negara bagi setiap warga negara.
Bayang-Bayang Perang Dunia Ketiga
Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden di tengah kondisi dunia yang sedang berkecamuk. Selain konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, agresi militer Israel terhadap Palestina juga berpotensi meluas dengan terlibatnya negara-negara lain di Timur Tengah, mulai dari Yaman Houthi, Lebanon, hingga Iran. Apalagi, sejauh ini Israel telah memperluas serangannya ke negara-negara tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Mahkamah Internasional 'melempem' di hadapan Israel, serta Amerika Serikat yang menjadi penyokongnya membuat bayang-bayang Perang Dunia Ketiga berada di depan mata. Kondisi ini, membuat relevansi wajib militer semakin menguat.
Tidak banyak negara yang menerapkan wajib militer di dunia ini. Salah satu negara yang menerapkan wajib militer adalah Korea Selatan, tak asing sudah pemberitaan mengenai artis-artis Korea yang mesti vakum sementara dari karirnya karena menempuh wajib militer. Alasan Korea Selatan menerapkan wajib militer pun cukup logis, yaitu keberadaan tetangganya, Korea Utara yang dapat mengancamnya sewaktu-waktu.
