Keadilan sosial Islam, salah satu prinsip dasar dari struktur etis-politik Islam, menekankan pada kesetaraan dan amal. Anehnya, tidak banyak studi empiris yang meneliti bagaimana keyakinan keadilan sosial Islam memengaruhi sikap. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian paling awal yang melihat hubungan antara Islam, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan sistem politik yang disukai. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedermawanan dan preferensi distributif yang egaliter akan mendorong dukungan terhadap demokrasi dan bertindak sebagai penyangga terhadap efek negatif agama terhadap kecenderungan demokratis. Prediksi ini didukung oleh perhitungan regresi yang tampaknya tidak terkait yang dibuat dengan menggunakan sampel khusus Muslim dari gelombang keenam Survei Nilai-nilai Dunia. Nilai-nilai keadilan sosial hanya berdampak pada dukungan terhadap demokrasi; nilai-nilai tersebut tidak berdampak pada dukungan terhadap rezim otoriter. Lebih jauh lagi, melalui mekanisme perantara keadilan sosial, religiusitas meningkatkan dukungan terhadap demokrasi.
Dalam Islam, susunan alam semesta dijalin dengan keadilan. Dalam Al-Qur'an, "Allah meninggikan langit dan menegakkan timbangan" (Al-Qur'an 55:7) diterjemahkan sebagai "Dia menegakkan keadilan" (athbata al-adl), menurut para penafsir.3 Gagasan Islam mengenai keadilan, yang mencakup melindungi hak-hak (uqq) yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak, didasarkan pada gagasan keseimbangan.4 Menegakkan hak dimulai dari hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan pengakuan bahwa Dia adalah satu-satunya Penguasa, puncak dari usaha seseorang, dan satu-satunya yang layak disembah (ini adalah prinsip dasar dari kepercayaan Islam). Pesan Al-Qur'an adalah monoteisme yang murni. Penyembahan terhadap makhluk hidup di bumi.
Ada banyak sisi dari keadilan. Makna teologis dari keadilan, secara garis besar, adalah dimensi vertikal keadilan antara manusia dan Tuhan, sementara semua bentuk keadilan antar individu adalah keadilan sosial. Hal ini mencakup berbagai topik, mulai dari faktor makro politik dan makro ekonomi hingga hubungan interpersonal di tingkat mikro antara kerabat, teman, tetangga, dan orang lain. Kata Arab qis (keadilan), yang berkonotasi dengan rasa kesetaraan dan keadilan dalam distribusi6 serta misi sosial bersama untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat menerima bagian yang adil, merupakan konsep dari Al-Qur'an yang paling tepat untuk menggambarkan keadilan sosial.7 Menurut musyawarah, administrasi yang adil bagi masyarakat merupakan komponen dari keadilan politik (Al-Qur'an 42:38).
Selain itu, gerakan-gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin juga peduli untuk mempertahankan institusi-institusi yang mirip dengan negara-bangsa. Sudut pandang ini tidak dimiliki oleh semua Salafi dan banyak organisasi jihadis (bukan bahasa favorit saya). Mereka tidak menganggap warga negara mereka sebagai rakyat mereka sendiri. Mereka dengan tergesa-gesa melakukan tindakan delegitimasi tertinggi (takfir). Mereka tidak menganggap negara-bangsa yang ada saat ini sebagai negara mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk memutuskan untuk menggulingkan apa yang sudah ada dan mendirikan apa yang mereka anggap sebagai negara paralel.
Ketika mayoritas penduduk menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sah, maka demokrasi menjadi sah. Dalam budaya mayoritas Muslim, di mana demokrasi merupakan komoditas langka dan ada ketidakpercayaan yang meluas terhadap sistem demokrasi karena ada anggapan bahwa sekularisme dan demokrasi adalah alat proyek imperialis Barat, kriteria ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap upaya demokrasi harus mengakui pentingnya kepercayaan agama di negara-negara ini mengingat dominasi Islam sebagai kekuatan sosial yang kuat.
Demokrasi bukan hanya kumpulan aturan atau institusi. Demokrasi menawarkan sebuah teknik untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai standar dan nilai tertentu. "Demokrasi modern, dengan kata lain, menawarkan berbagai proses dan saluran yang kompetitif untuk mengekspresikan kepentingan dan nilai-nilai - asosiasional maupun partisan, fungsional maupun teritorial, kolektif maupun individual," tulis Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. Masing-masing sangat penting dalam penerapannya.45 Demokrasi juga membutuhkan penyelesaian damai atas perselisihan politik dan konflik antara mayoritas rakyat miskin dengan elit kaya.46 Mereka akan lebih memilih demokrasi daripada bentuk-bentuk pemerintahan alternatif sejauh individu dan organisasi yang memiliki keyakinan dan kepentingan yang berbeda meyakini bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan konflik mereka.
