Mohon tunggu...
Aulia Ayu Rafanisti
Aulia Ayu Rafanisti Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswi

Nama saya Aulia Ayu Rafanisti saya seorang mahasiswi, hobi saya memasak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penerapan Basis Data dalam Pemerintahan

12 September 2024   17:49 Diperbarui: 12 September 2024   17:51 251
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

PEMBAHASAN

Basis data menyediakan solusi yang efektif dengan memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan analisis data yang sistematis dan terstruktur. Ini membantu pemerintah dalam melakukan berbagai fungsi administratif dengan lebih baik, seperti pengelolaan dokumen, pengawasan, dan pelaporan. Dengan sistem basis data yang baik, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akurat, sehingga meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas operasional.

Implementasi sistem basis data dalam pengelolaan data pajak dan administrasi kependudukan telah menunjukkan pengurangan waktu pemrosesan dan peningkatan akurasi data (Batini, Ceri, & Navathe, 2011).

Penggunaan basis data memungkinkan pemerintah untuk menyusun laporan yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik, seperti laporan keuangan dan statistik pelayanan publik (Heeks, 2002). Tantangan seperti integrasi data dari berbagai sumber, skala besar data, dan pemeliharaan sistem dapat menghambat penerapan basis data (Date, 2004).

Penerapan basis data dalam pemerintahan menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan teknis dan organisasi harus diatasi dengan pendekatan yang terencana dan praktik terbaik internasional. Penelitian lebih lanjut dan studi kasus dapat memberikan wawasan tambahan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari sistem basis data dalam konteks pemerintahan.

Dalam lingkungan pemerintahan, berbagai jenis basis data digunakan untuk mengelola informasi dan mendukung berbagai fungsi administratif. Berikut adalah beberapa jenis basis data yang umum digunakan dalam pemerintahan:

-Basis Data Relasional (RDBMS)

Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terkait melalui kunci primer dan kunci asing. Sistem ini menggunakan SQL (Structured Query Language) untuk pengolahan data. MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Aplikasi Pemerintahan yaitu pengelolaan kependudukan sistem registrasi penduduk, pendaftaran pemilih, dan administrasi identitas.

-Basis Data Non-Relasional (NoSQL)

  • Basis data non-relasional dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur dengan skala besar dan fleksibilitas yang tinggi. Jenis ini mencakup beberapa model, seperti dokumen, graf, dan penyimpanan nilai-kunci. Contoh MongoDB (dokumen), Cassandra (kolom), Redis (nilai-kunci), Neo4j (graf).
  • Aplikasi Pemerintahaan yaitu  Pengumpulan data dari sensor lingkungan atau infrastruktur kota.
  • Basis Data Terdistribusi
  • Basis data terdistribusi mengelola data yang tersebar di beberapa lokasi fisik. Sistem ini meningkatkan ketersediaan dan ketahanan data.  Apache Cassandra, Google Spanner, Amazon DynamoDB. Aplikasi Pemerintahan yaitu Sistem Kesehatan Terintegrasi Pengelolaan data kesehatan yang terdistribusi di berbagai fasilitas medis.
  • Basis Data Temporal.
  • Basis data temporal menyimpan data dalam konteks waktu, memungkinkan pelacakan perubahan data dari waktu ke waktu. Contoh Oracle Temporal, IBM Db2 Temporal. Aplikasi pemerintahan yaitu Sejarah Perubahan Data Melacak perubahan data administratif seperti perubahan dalam registrasi kependudukan atau status hukum.

 Implementasi dan pengelolaan sistem basis data dalam lingkungan pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah yaitu keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Implementasi sistem basis data sering memerlukan investasi yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. 

Pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan untuk membeli teknologi terbaru dan melatih staf. Seperti biaya lisensi perangkat lunak dan perangkat keras yang tinggi, kekurangan keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan pegawai pemerintah dapat menghambat implementasi dan pengelolaan basis data yang efektif. Staf yang tidak terlatih mungkin kesulitan dalam merancang, mengelola, dan memelihara sistem basis data, masalah Integrasi Data Integrasi data dari berbagai sumber dan sistem yang berbeda dapat menjadi kompleks.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun