Pengantar
Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan bijih nikel mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah dan bisa diperdagangkan, seperti baterai kendaraan listrik. Hilirisasi nikel merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kemandirian industri nasional. Namun, hilirisasi nikel juga menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat, terutama masyarakat adat yang hidup di daerah-daerah penambangan dan pengolahan nikel, seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Dampak negatif tersebut antara lain berupa kekerasan sosial, yang meliputi perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, dan kesehatan masyarakat.
Beberapa kasus kekerasanÂ
Kekerasan sosial terhadap masyarakat adat akibat hilirisasi nikel dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan, antara lain:
- Kasus perampasan lahan terjadi di Desa O'Hongana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masyarakat adat O'Hongana Manyawa mengaku telah kehilangan lahan adat mereka seluas 1.000 hektar akibat ekspansi wilayah yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), salah satu perusahaan pengolahan nikel yang bekerja sama dengan China. Lahan adat tersebut merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan masyarakat adat, yang digunakan untuk bercocok tanam, berburu, dan mengambil hasil hutan. Masyarakat adat mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan dan pengambilalihan lahan oleh perusahaan, serta tidak pernah mendapatkan kompensasi yang layak.
- Kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat adat Bahodopi mengalami intimidasi, ancaman, dan penganiayaan oleh aparat keamanan yang berjaga di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu perusahaan pengolahan nikel yang bekerja sama dengan China . Masyarakat adat mengaku sering dihalang-halangi, diusir, dan dipukuli saat hendak masuk ke lahan adat mereka yang telah dikuasai oleh perusahaan, serta tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas budaya dan adat di sana .
- Kasus konflik sosial terjadi di Desa Wawonii, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat adat Wawonii melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan smelter nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), salah satu perusahaan pengolahan nikel yang bekerja sama dengan China . Masyarakat adat menolak pembangunan smelter nikel karena khawatir akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka, serta merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan dan konsultasi publik oleh perusahaan . Masyarakat adat melakukan aksi unjuk rasa, blokade jalan, dan penolakan terhadap alat berat yang akan digunakan oleh perusahaan, yang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan penangkapan sejumlah aktivisÂ
- Kasus kesehatan masyarakat terjadi di Desa Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat adat Lasolo mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran air, tanah, dan udara oleh limbah nikel yang berasal dari aktivitas penambangan dan pengolahan nikel oleh PT Tiran Mineral, salah satu perusahaan pengolahan nikel yang bekerja sama dengan China . Masyarakat adat mengaku sering mengalami gatal-gatal, iritasi kulit, batuk, sesak napas, dan penyakit pernapasan lainnya akibat terpapar debu dan asap nikel, serta kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci akibat tercemar oleh lumpur nikel .
PenutupÂ
Dari kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa hilirisasi nikel telah menimbulkan kekerasan sosial terhadap masyarakat adat, yang mengancam hak dan kepentingan mereka, serta merendahkan martabat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hilirisasi nikel di Indonesia perlu dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta menghormati hak dan kearifan lokal masyarakat adat.
