Baliho Politik: Haruskah?

Fakta mengecewakan terkait baliho politik di Indonesia menjadi sorotan penting untuk dipahami:

• Biaya pemasangan baliho politik yang sangat tinggi, mencapai puluhan juta rupiah per bulan, menunjukkan inefisiensi penggunaan dana
• Dampak negatif terhadap estetika dan lingkungan kota, yang dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan masyarakat.
• Pelanggaran aturan dan norma, baik terkait pemilihan umum maupun aspek lingkungan dan etika, menciptakan keraguan terhadap komitmen politikus pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
• Tidak sesuainya baliho politik dengan konteks sosial, seperti pemasangan baliho di tengah perekonomian masyarakat yang kesulitan, mencerminkan kurangnya kepekaan dan responsivitas politikus terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
• Tidak mencerminkan visi, misi, dan kinerja politikus, karena lebih banyak menonjolkan citra positif tanpa mempertimbangkan kontribusi atau kegagalan yang sebenarnya.

Penutup

Dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan memastikan kesejahteraan rakyat, perlu adanya perubahan paradigma dalam penggunaan baliho politik. Politikus harus mampu memilih media kampanye yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga mampu menyampaikan informasi yang substansial. Pembangunan citra politik harus didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Dengan melakukan perubahan ini, diharapkan politikus dapat membangun citra yang lebih positif, meningkatkan elektabilitas, dan memberikan dampak positif pada proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu politik juga perlu didorong, sehingga tercipta lingkungan politik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Demokrasi seharusnya membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, dan kampanye politik dengan baliho yang ceroboh dan mahal tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan untuk membuat keputusan yang cerdas dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, perubahan perlu dimulai dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, efisien, dan mendukung keberlangsungan demokrasi di Indonesia.