Demo Masyarakat Thailand Terhadap Kerajaan Yang Dinilai Lalai

           

Negara Thailand terkenal dengan masakan dan drama/film menyembunyikan hal yang mungkin dari kalian tidak mengetahui. Masyarakat Thailand telah menyembunyikan pemerintahannya dari dunia luar selama bertahun-tahun. Perlu diketahui, Negara Thailand menganut sistem Monarki Konstitusional dimana Kepala negara adalah seorang Raja dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri.

Di tahun ini ketika covid 19 menyebar di Thailand, rakyat berbondong-bondong untuk demo. Demo rakyat ini mempunyai tujuan agar Perdana Menteri Prayut Chan ocha mundur, mengamandemen konstitusi/mengibah sistem pemilu yang dianggap menguntungkan pihak yang berkuasa, dan reformasi kebijakan monarki.

Awal mula terjadinya demo ini karena pengadilan membubarkan partai oposisi ternama yaitu Future Forward Party (FFP) yang dipimpin Thanathorn pada bulan Desember. tidak sampai setahun partai ini dibubarkan dengan alasan menerima sumbangan dari sumber yang tidak sah, hal ini ilegal dan akhirnya partai FFP terpaksa bubar. Partai ini sangat terkenal di kalangan anak muda selama Pemilu tahun lalu, dengan harapan dapat mengembalikan Thailand kepada demokrasi menyusul kudeta militer 2014. Adanya kudeta militer 2014 ini dianggap menguntungkan para tentara. Sampai saat ini partai yang beropasi ialah Partai Prayut chan ocha, partainya mendominasi dari tahun 2014 dan pada pemilu 2019 Partai Prayut terpilih lagi, masyarakat menduga adanya kecurangan mengenai hal ini.

Tidak hanya orang dewasa yang berdemo anak muda yang masih sekolah dan kuliah ikut berdemo menuntut hal yang sama. Adanya isu penculikan aktivis membuat anak muda tersebut mengikuti demo, mengkritik sistem pemerintahan di Thailand merupakan hal yang tabu dan akan dikenakan UU Lese Majeste (penghinaan terhadap raja/kerajaan-Pasal 112 KUHP Thailand), hukumannya bisa dipenjara selama 15 tahun bahkan sampai hukuman seumur hidup. Isu  tersebut pun dibantah oleh kepolisian. Meskipun telah dibantah, tidak membuat masyarakat terpengaruh.           

Masyarakat Thailand berdemo dengan menggunakan simbol tiga jari yang terinspirasi dari film The Hunger Games sebagai simbol perlawanan. Isyarat itu adalah cara untuk menandakan dukungan terhadap demokrasi, juga menjadi bentuk kebencian terhadap pembentukan militer royalis Thailand yang ketidaksetaraan sudah makin memburuk. Salam tiga jari ini ala Hunger Games pertama kali muncul pada tahun 2014 saat pembangkangan terhadap rezim militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta, menangguhkan demokrasi, dan membatasi kebebasan berekspresi.

Hal yang dilakukan masyarakat ini tidak melanggar hukum dan mereka tidak bersalah atas demo, mereka hanyalah menyampaikan aspirasi agar didengarkan oleh kerajaan, dan agar tidak memberlakukan rakyatnya dengan sewenang-wenangnya. Yang mereka inginkan adalah 3 hal tadi yang telah saya sebutkan. Rakyat Thailand mengatakan bahwa negara perlu direformasi ke modern. Para pendemo menginginkan kekuasaan konstitusional raja seperti pada tahun 2017, yang dibuat setahun setelah raja saat ini menggantikan mendiang ayahnya yang sangat dihormati yaitu Raja Bhumibol Adulyadej. Rakyat juga menginginkan agar pemerintah membatalkan bukan dihapuskan hukum Lese Majeste yang melarang penghinaan terhadap raja.

Dalam perspektif Hukum Internasional, aksi demo yang dilakukan masyarakat Thailand tidak melanggar Hukum Internasional, Yang saya lihat masyarakat berdemo dengan tertib, mereka disini hanyalah menuntut pemerintah dan tidak melanggar HAM, demonstrasi bukan pelaku tindak kejahatan, beda lagi jika menyerang dengan negara lain, genosida itu bisa dianggap melanggar HAM dan tentunya melanggar Hukum Internasional. Sebenarnya pemerintah Thailand bisa saja meredakan demo ini, dengan melakukan winwin solution.

Winwin solution itu negosiasi antara dua pihak, jadi nantinya solusi tersebut akan disepakati oleh dua pihak yang menguntungkan bagi pemerintah dan demonstran. Ketika demonstran meminta perdana menteri untuk mundur karena sistem kerja dinilai masyarakat masih kurang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, maka perdana menteri harus mundur, tetapi jika perdana menteri merubah sistem kerjanya maka tidak perlu mundur. Dengan dilakukan winwin solution ini kemungkinan demo akan cepat reda.

Sumber : Kompasiana, Kompas, Merdeka