Mohon tunggu...
aufa ubaidillah
aufa ubaidillah Mohon Tunggu... Wiraswasta - pecinta kuliner

hobi membaca menulis dan mengamati manusia

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ahok dan Absolutisme, Alternatif Lain Memandang Ahok

25 April 2016   07:22 Diperbarui: 25 April 2016   10:38 2389
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="ahok di balai kota,www.wowkeren.com"][/caption]Tepat pada 15 Mei 1963 Soekarno dilantik Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) sebagai presiden seumur hidup, dan cukup menjadikannya presiden dengan jabatan terlama yang dilegalkan secara konstitusional, walaupun akhirnya ditahun 20 Februari 1967 dimakzulkan.

Capaian Soekarno sulit ditandingi lawan politik manapun di seantero nusantara. Dalam otobiografinya yang ditulis wartawan Cindy Adams dalam bukunya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat si bung bercerita ketika ingin berkunjung ke Bali, orang setempat menahbiskan Soekarno sebagai titisan dewa Shiwa .

Pendapatnya yang menyatakan bahwa revolusi Indonesia belum berakhir dan masih harus terus berjalan selalu menjadi alasan adanya status quo. Berbagai kebijakan kontroversial dijalankannya, dia tidak segan memenjarakan sahabat – sahabatnya yang sekaligus menjadi lawan politiknya , membatasi dan membredel pers, dan semua yang dianggapnya tidak sesuai dengan cita – cita revolusi yang digagas si Bung. Dalam sebuah wawancara, Cindy Adams sempat menanyakan alasan si Bung yang membungkam Pers, si Bung berargumen “ karena ini adalah revolusi”.

Pasca orde lama tumbang, berganti orde baru, muncul secercah harapan yang dititipkan dipundak orde baru dengan nakhoda Soeharto. Soeharto muncul dan memposisikan dirinya sebagai antitesa orde lama yang lebih demokratis, egaliter, humanis, dan terbuka.

Dengan konsep pembangunan, Soeharto mampu menghipnotis jutaan rakyat Indonesia yang dipaksa mandiri dizaman bung Karno. Dimulai dari desa berupa pembangunan jalan, instalasi listrik di setiap pelosok, hingga pangan yang tak luput dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang prorakyat seperti PELITA (Pembangunan Tima Tahun) yang sempat bergulir hingga PELITA VI.

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil untuk pertama kalinya swasembada beras, bahkan Indonesia sempat menyumbangkan 1 juta Ton beras ke benua Afrika. Perlu kita ketahui, pupuk urea, pestisida, dan segala macam pernak pernik obat pertanian pertama kali dikenalkan dan digalakkan zaman Soeharto. Tak pelak gelar “bapak pembangunan” membuat Soeharto dinina bobokkan dalam cengkraman absolutisme kekuasaan. UUD diamandemen sesuai kehendak, GBHN digalakkan, bahkan Pancasila tidak luput dari rekayasa Orde baru untuk melanggengkan status quo, melalui penataran PMP, yang berdampak segala lawan atau orang dicuragai sebagai “biang kerok” dapat dengan mudah dijatuhi hukuman atau dihilangkan dengan alasan tidak Pancasilais.

Yang menjadi sorotan keduanya, mereka sama-sama memiliki kekuasaan melampaui pejabat pada umumnya. Mereka berdua memiliki persamaan yang sulit dielakkan, sama - sama dipuja, disanjung, dan mengidap absolutisme kekuasaan.

Bercerita tentang pemimpin yang dipuja, disanjung, dielu - elukan, dan digadang - gadang sebagai pemimpin “ideal” masa depan yang mempunyai “Citra” bersih, jujur, tegas, berani , tanpa kompromi tidak bisa dilepaskan dari nama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok.

Gaya komunikasi Ahok yang begitu khas, mendobrak sekat sekat ketabuan formal. Komunikasi politik ahok adalah sebuah dekonstruksi komunikasi politik antar lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang penuh ketenangan dan sensitifitas. Ahok tak segan membuka ruang konfrontasi antara dirinya dengan DPRD Jakarta terkait pengadaan UPS yang menyedot anggaran.

Transparansi publik mulai diberlakukan dalam pemerintahannya yang dimulai pada era gubernur Jokowi dengan sistem Lelang jabatan. E-badgeting dan impiannya menjadikan Jakarta Smart City yang terkoneksi dalam satu genggaman teknologi menjadi salah satu solusi nyata memotong kerumitan rantai birokrasi.

Naluri ahok sebagai pengusaha yang menerapkan pola “jual beli” diterapkan di semua lini pemerintahannya. Gaji PNS DKI dinaikkan 3 kali lipat, Ahok pun meminta tanggung jawab penuh atas tugas mereka. Ribuan PNS dimutasi dan distafkan jika tidak sesuai standar. Untuk kepala dinas, diberi waktu 6 bulan untuk membuktikan kelayakannya, jika dalam tenggat waktu yang ditentukan belum juga maksimal, sang kepala dinas akan distafkan. Bahkan pasukan pembersih sampah DKI sekarang dapat hidup layak dengan gaji diatas UMR. Istilah jalanannya “lu jual, gua beli” “gua beli, lu bohongi pergi Aja kelaut”

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun