Banjir melanda Surabaya, 24 Desember 2024: Isu lingkungan atau Kegagalan Manajemen Kota?

Pada 24 Desember 2024, Kota Surabaya diguncang oleh peristiwa yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menyisakan banyak pertanyaan tentang kesiapan kota ini dalam menghadapi ancaman bencana alam. Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Surabaya menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas masyarakat, hingga ancaman terhadap kesehatan. Dalam kajian ini, kita tidak hanya melihat fenomena alam semata, tetapi juga mengkritisi bagaimana sistem tata kelola kota berperan dalam memitigasi bencana semacam ini. 

Banjir bandang memang tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada perubahan iklim, meskipun fenomena tersebut berperan besar dalam meningkatkan intensitas curah hujan. Sebagai kota pesisir yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar, Surabaya seharusnya memiliki sistem drainase yang mumpuni untuk menghadapi volume air yang besar dalam waktu singkat. Namun, kenyataannya, sistem drainase kota ini seringkali tidak mampu menampung debit air yang melimpah, apalagi jika hujan turun dalam intensitas ekstrem seperti yang terjadi pada 24 Desember lalu.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah urbanisasi yang pesat. Pembangunan kawasan permukiman dan gedung-gedung bertingkat yang terus berkembang, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, turut memperburuk kemampuan alam dalam menyerap air hujan. Semakin banyak lahan yang beralih fungsi menjadi bangunan beton, semakin sedikit ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air. Ditambah lagi dengan kondisi sungai-sungai yang sering terhambat oleh sampah dan sedimentasi, membuat aliran air menjadi terganggu.

Banjir bandang di Surabaya pada 24 Desember lalu seharusnya menjadi momentum untuk merenung, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan sampah yang seringkali menjadi penyebab banjir. Sampah yang menumpuk di saluran drainase, sungai, dan kanal membuat aliran air menjadi terhambat, memperburuk dampak banjir.

Selain itu, pola pikir jangka panjang juga harus diterapkan dalam setiap kebijakan kota. Surabaya tidak bisa terus menerus bergantung pada proyek instan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang melibatkan masyarakat, serta keterlibatan publik dalam perencanaan kota, harus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana.

Banjir bandang yang melanda Surabaya pada 24 Desember 2024 bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga refleksi dari kegagalan sistem manajemen kota yang belum mampu mengakomodasi dinamika perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat. Upaya mitigasi bencana harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menjaga alam. Jika kota ini ingin bertahan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, maka kita perlu berinvestasi pada sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan, bukan hanya pada solusi sementara yang cenderung merugikan di masa depan.