Tulisan ini hadir untuk mengikuti event Komunitas Penulis Hukum UMSU
"Pilkada Serentak sebagai Perwujudan Demokrasi dan Anti Korupsi"
Perwujudan Pilkada Serentak tanpa politik uang
Muhammadaudi1999@gmail.com
Pendahuluan
Sunguh sebuah konsep lomba yang menarik, yaitu membahas tentang pilkada serentak yang lebih menjurus terhadap ketiadaan politik uang didalamnya. Bicara soal ini sangatlah berat penulis kira, karna sudah bukan rahasia lagi permasalahan uang didalam peristiwa pilkada sendiri. Ongkos politik dinegeri ini sangatlah mahal banyaknya unsur yang memengaruhi hal itu seperti, masyarakat yang membutuhkan uang sebagai penunjang hidupnya, ada pula masyarakat yang mementingkan kepentingan pribadi untuk menjalankan hidupnya, padahal disisi lain adanya kewajiban dirinya untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Zaman ke zaman kerusakan budaya Masyarakat Indonesia semakin kacau, budaya oligarki dan sistem nepotisme ditanamkan dalam dalam, ah sudahlah berharap pemerintah sekarang sama saja seperti berharap ingin pergi ke tata surya sana. Disini penulis akan lebih menjurus menuliskan hal yang dirasakan penulis mengenai hal hal yang menjadi bumbu didalam pilkada dan beberapa pernyataan tentang Mahalnya Ongkos politik di negeri ini dan Tumbuh dengan perubahan budaya lebih baik, yang mungkin dapat membuka pola pikir kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan penghidupan bangsa di negeri ini.
Pembahasan
Mahalnya Ongkos Politik
Mahalnya ongkos politik menimbulkan titik titik orang yang terkait didalamnya melakukan prilaku koruptif, tidak usah basa basi karena pasti mereka membutuhkan dana yang sudah mereka keluarkan saat melakukan kegiatan kegiatan sebagai harapan untuk menang pastinya. Seperti Pernyataan
"Kementrian dalam negeri menyebutkan , calon bupati saja atau calon wali kota membutuhkan dana Rp 20 Milyar hingga Rp 100 Milyar untuk memenangi pilkada."[1]
Ongkos politik berasal dari dana pribadi mereka sendiri dan ada pula ongkos politik yang timbul dari partai politik yang dia tempati karena ada beberapa hal yang wajib diberikan kepada kadernya untuk proses pemajuan dirinya dan wadahnya tersebut. Saya rasa bicara soal politik sama dengan bicara soal kepentingan tapi eitss, kepentingan yang bagaimana? Harusnya kepentingan umum masyarakat banyak tapi nyatanya kepentingan pribadi mereka juga sangat banyak. Sungguh ironi.
