Mengenal Peran Kesehatan Masyarakat bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK)

Peran kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Peningkatkan kualitas hidup sangat penting dengan menggunakan pendekatan holistik, tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk penguatan sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Kesehatan masyarakat berperan aktif dalam pencegahan penyakit melalui upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Salah satu profesi di bidang kesehatan masyarakat adalah administrasi dan kebijakan kesehatan. Administrasi dan kebijakan kesehatan memegang peran penting dalam mengorganisir sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Administrasi dan kebijakan kesehatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pelayanan kesehatan, di mana keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, administrasi kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya kesehatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar sistem pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kebijakan kesehatan yang efektif harus memprioritaskan pemerataan layanan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah 3T. Hal ini membutuhkan kebijakan yang mendukung distribusi tenaga medis yang merata, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta penyediaan layanan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran administrasi dan kebijakan kesehatan memiliki strategi perencanaan yang matang dengan membangun sistem yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Mereka tidak hanya sebatas memberikan layanan medis, namun juga mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan kesehatan ini, masyarakat bisa menjadi peduli akan pentingnya hidup sehat dan terdorong untuk menjaga kesehatan mereka secara proaktif. 

Terdapat masalah terkait kesenjangan layanan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Mei 2023, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 254,9 juta orang, yang mencakup lebih dari 90 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, iuran BPJS Kesehatan bagi 96,7 juta penduduk miskin dibayar oleh pemerintah melalui APBN. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran kepesertaan BPJS dibagi menjadi tiga kelas: kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang berfokus pada fasilitas rawat inap tanpa membedakan pelayanan medis. Namun, problematika dalam masyarakat peserta BPJS adalah masih sulitnya akses dan lama antrean untuk masuk rawat inap ke rumah sakit rujukan. Baik, rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun di RS vertikal rujukan nasional. Pemerintah memecahkan masalah ini melalui badan kesehatan masyarakat yang bertugas mengawasi fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun layanan rujukan tingkat lanjut. Upaya-upaya yang dilakukan dengan peningkatkan pengawasan layanan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjut, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), optimalisasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan, pembayaran, dan memastikan keamanan data peserta.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh badan kesehatan masyarakat dengan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang terjadi dalam komitmen kerja sama untuk menjaga kesehatan publik. Hal ini penting karena kesehatan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan investasi yang harus diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, termasuk rakyat miskin. Oleh karena itu, setiap individu akan mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Profesi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan juga melibatkan kolaborasi antar berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kerjasama ini penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat secara menyeluruh agar kualitas kesehatan masyarakat Indonesia terus meningkat. Tujuan masyarakat ini berkaitan dengan pengendalian penyakit, peningkatan derajat kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, profesi administrasi dan kebijakan kesehatan memegang peranan yang sangat strategis dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap tantangan kesehatan yang ada, termasuk menjembatani kesenjangan yang masih ada dalam layanan BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Penulis :

Audi Ezturania Squaddevi

Kesehatan Masyarakat