Bandung -- UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Persaingan semakin ketat dengan munculnya berbagai usaha baru sehingga UMKM harus terus meningkatkan kualitas produknya untuk dapat bertahan. Hal ini juga berlaku bagi UMKM Eat'eung yang memproduksi Dimsum Eat'eung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang semakin ramai peminat.
Untuk mendukung peningkatan kualitas produksi dan legalitas, tim dosen UM Bandung yang terdiri atas Ratna Sari Listyaningrum, Reza Fikri Alfatah, dan Mae Amelianawati melaksanakan program pengabdian masyarakat. Program ini, yang merupakan bagian dari hibah Pemberdayaan Masyarakat Pemula dari Kemdikbudristek tahun 2024, bertujuan membantu UMKM mitra dalam meningkatkan daya saing.
"Program ini merupakan kolaborasi antara prodi Teknologi Pangan dan prodi Agribisnis, dengan adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mitra UMKM. Mahasiswa juga dilibatkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Saat ini, pengabdian masyarakat telah mencapai 80 persen dan berlangsung dari Agustus hingga November 2024," kata Koordinator Pengabdian Ratna Sari Listyaningrum.
Mitra mendapatkan pendampingan dalam perbaikan tata letak produksi. Menurut Ratna, sebelumnya ruang produksi Dimsum Eat'eung kurang terorganisasi, terutama dalam hal penyimpanan bahan baku dan produk jadi yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang. Setelah dilakukan penataan ulang, tata letak telah disesuaikan dengan standar Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 sehingga meningkatkan produktivitas dan memastikan keamanan pangan.
Selain itu, tim juga mendampingi mitra dalam pendaftaran sertifikasi CPPOB. Ketiadaan sertifikat CPPOB dapat menghambat akses produk ke pasar yang lebih luas karena banyak distributor dan pengecer mensyaratkan sertifikat ini sebagai persyaratan kerja sama. Sertifikasi ini juga menjadi dasar penting untuk mengurus sertifikasi BPOM.
Ratna juga menekankan pentingnya sertifikasi halal, terutama karena UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan Permenag Nomor 26 Tahun 2019 mengharuskan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Namun, kewajiban ini bagi UMKM ditunda hingga Oktober 2026, memberikan kesempatan bagi UMKM seperti Dimsum Eat'eung untuk segera mengurus sertifikasinya.
Pendampingan ini membantu mitra memahami proses sertifikasi halal dan pihak-pihak terkait. Sertifikasi CPPOB dan halal merupakan langkah penting untuk meningkatkan legalitas dan daya saing produk Dimsum Eat'eung, membuka peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas seperti supermarket.
Perbaikan kemasan produk juga menjadi fokus. Sebelumnya, kemasan Dimsum Eat'eung belum sesuai dengan standar BPOM. Setelah program ini, kemasan baru memenuhi regulasi, mencakup nama produk, nama dagang, daftar bahan, berat bersih, produsen, tanggal produksi, kedaluwarsa, izin edar, komposisi, dan nilai gizi. "Mitra didampingi dalam mendesain kemasan menggunakan aplikasi desain sederhana. Pendaftaran HKI juga penting untuk melindungi merek dari peniruan atau penyalahgunaan," jelas Ratna.
Program ini juga memberikan beberapa peralatan yang mendukung peningkatan kapasitas produksi. Pelatihan yang diberikan telah meningkatkan pengetahuan pemilik dan karyawan terkait tata letak produksi, sertifikasi, kemasan, dan merek. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 30-40 persen di berbagai aspek. Pemilik Dimsum Eat'eung, Yatni Indriawati, menyampaikan terima kasih kepada Kemdikbudristek dan tim UM Bandung atas dukungan melalui program ini.
Program pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi dan legalitas, tetapi memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan usaha di masa depan. Dengan tata letak yang efisien, kemasan profesional, dan sertifikasi dalam proses, Dimsum Eat'eung siap bersaing di pasar yang lebih luas dan memenuhi standar keamanan pangan.***
