KEBERPIHAKKAN PEMERINTAH KEPADA PENGUSAHA
Adalah teori inflasi pada satu sisi ia akan membunuh rakyat kecil secara perlahan (karena inflasi dihitung pertahun sedangkan pendapatan masyarakat belum tentu tiap tahun mengalami kenaikan) akan tapi pada sisi lain pemerintah dapat menggunakanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Menurut beberapa ahli yang melihat Inflasi pada sisi positif dengan menaiknya harga rata rata maksimal 5% pertahun, ini dapat menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi dengan catatan bahwa tingkat pengangguran negara tersebut rendah, karena apabila tingkat pengangguran tinggi maka faktor produksi yang menganggur tersebut dapat digunakan untuk menambah jumlah produksi. Karena pengangguran yang tinggi akan menjadikan serikat pekerja enggan untuk melakukan aksinya mengingat nilai mereka secara ekonomi mengalami penurunan dus nilai tawarnya Dengan catatan apabila jumlah permintaan masih terpenuhi maka hal tersebut tidak berlaku.
Pada sisi lain pemerintah sangat tergantung sekali kepada pengusaha guna menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya (karena ketidak mampuannya secara managerial) sehingga menaikkan posisi tawar pengusaha dimata penyelenggara negara. Pada sisi lain pengusaha adalah jumlah yang minoritas pada development country akan tetapi mempunyai kekuatan modal.
SOLUSI DAN KESIMPULAN
pertama
Menurut hemat penulis guna menghindari penumpukan modal hanya pada satu titik maka penyelenggara negara perlu menerapkan pajak progresief yang nilainya berbeda dari tiap warga negaranya berdasarkan atas nilai tabel pendapatan yang mempunyai range nilai berbeda untuk tiap tingkatan pendapatan yang berskala serta ditetapkan oleh hukum sekaligus diberikan sangsi yang tegas/nyata (apabila perlu negara mempunyai hak dan kewajiban yang dipayungi hukum pidana/perdata guna melakan proses pemiskinan kepada individu yang melakukan kecurangan dalam berekonomi) selanjutnya dilengkapi dengan alat penegak hukum dengan moralitas dan dedikasi dan semangat bernegara sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara tersebut, yang selanjutnya diikuti dengan melakukan reformasi hukum, moral moral birokrat, skill individu administratuurnya serta restrukturi dan efisiensi birokrasi.
KEDUA
Outsourching tetap dilaksanakan akan tetapi Pemerintah memberlakukan regulasi sistem pengupahan mínimum pertahun adalah US $4000 sebagai standar internasional untuk tidak dikatagorikan Negara dengan pendapatan perkapitanya rendah/miskin.
Selanjutnya ada sistem regulasi yang memberikan kewajiban kepada warganya untuk membayar sejumlah tertentu sebagai biaya kesejahteraan social menyangkut: kesehatan, vacantie/liburan, pensioon apa bila mereka memenuhi kriteria batas pendapatan tertentu dalam strata social apapun (tanpa tebang pilih seperti sekarang ini di Oost Indies hak pesioon hanya untuk pegawai negara saja, jika para ambtenaar ini mempunyai produktifitas rendah dan berlaku curang maka ini adalah sebuah bentuk pembodohan umum yang sistematis dan terstruktuur) sehingga warga merasa aman pada masa tuanya karena mereka sudah tidak memikirkan pendapatan lagi ketika mencapai masa unproductive sehingga dengan hal ini diharapkan produktifitas individu akan meningkat.
Penyelenggara negara diberikan kewenangan untuk mengelola dana ini dengan jalan apapun dan cara apapun dan bertanggung jawab kepada publik serta dilaksanakan oleh admnistratuur negara yang ahli dalam bidangnya, berdedikasi, mempunyai remunerasi yang bagus, jujur, mempunyai komitmen terhadap negara dan bangsanya, dimana nilai lebih yang didapat akan dibayarkan kepada anggota masyarakat senior yang secara historisch keekonomian telah berjasa kepada negara dan generasi sesudahnya dalam menciptakan kesejahteraan dengan jalan berkegiatan ekonomi dalam bentuk apapun sepanjang sesuai dengan regulasi negara tersebut.
“Kebenaran dunia adalah kenisbian itu sendiri, dan kebenaran sejati hanya milik pencipta Bintang dan pewarna Matahari”
