Mau tahu dampak pilkada langsung secara langsung ? Tanyai para pegawai pemerintah daerah. Mereka yang secara langsung tahu bagaimana rakusnya para bupati walikota hasil pilkadasung memamah APBD untuk mbayar modal kemenangannya. Tanyai para pemborong/ rekanan. Mereka yang diporoti untuk bayar utang pilkada. Tanyai para tim sukses bagaimana mereka berperan mencari calon pejabat yang loyal membayar untuk sebuah jabatan.
Jangan tanya KPK. Mereka tidak tahu apa-apa tentang daerah, tidak tahu tentang seluk beluk pemerintahan daerah. Tidak tahu sakitnya PNS dan masyarakat daerah. Kami orang-orang daerah yang lebih tahu. Jangan tanyai Kepala2 daerah hasil sung or tak sung. Mereka tidak realistis karena mereka egois, mereka raja kecil yang lupa kacang di kulit, makhluk yang tidak tahu terima kasih.
Di banyak daerah kabupaten/ kota daerah, banyak pegawai yang jadi korban kebringasan kepala daerah sung karena dianggap tidak loyal dalam membantu mengeret APBD untuk bayar utang. Tidak sedikit para pegawai negeri sipil di non-jabatan-kan karena membangkang atau karena tidak punya hubungan tali darah putih. Di salah satu Kab yang namanya banyak kotanya, sejak tahun 2011 sudah ratusan PNS dizolimi oleh Bupati yang tidak saja korup, pengeret, tapi juga nepotisme tingkat tinggi, karena sekarang sebagian besar jabatan itu digantikan oleh orang sekampungnya yang walaupun bukan mampu apa-apa. Dan ada sebagian besar lagi bup/ walkot lainnya di provinsi tersebut dan provinsi lainnya yang sami mawon dengan itu.
Masih dampak dari kepala daerah arogan banyak pula PNS yang bermoral tinggi sedia melepas jabatan atau minta pensiun muda karena tidak sanggup bekerja dengan pola korup dalam penggunaan anggaran dan tidak fair dalam pengangkatan jabatan. Jabatan secara terang-terangan dilelang puluhan bahkan ratusan juta, yang dimotori oleh Tim Sukses.
Lalu, Kota tetangganya yang walkotnya baru dipilih 2 tahun, tidak jauh berbeda walaupun berasal dari keluarga agamis dan akademis. Tuntutan hutang pilkada 2 tahun yll berhasil membuat seorang teman dekat mundur dari jabatan di instansi basah yaitu eselon III di Dinas PU karena walkotnya berkata begini “…… hutang pikada saya masih banyak, masih 2 M, tolong bantu saya”. Hah jengah sangat sang teman hingga lebih baik baginya melepas jabatan daripada jadi kuda perahnya walkot. Dosa, itu yang dilupakan mereka bup walkot, seakan mereka tidak akan lengser ke prabon kayak pak harto. Dan banyak lagi kisah (bukan cerita) yang akan bikin geram….. tapi yah ….. sudahlah….. gimana lagi ….. percuma berkoar-koar sama orang banyak yang tak berhati nurani yang hanya hidup demi dunia panggung politik sandiwara.
Kalau mau jujur, kdh yang sukses dan berkoar2 bersih dengan pilkadasung itu cuma segelintir dari 30 an gubernur atau tidak sampai 50 an untuk hitungan bupati/ walikota yang lebih dari 500 an. Sebenarnya tidak ada sistim atau cara pemilihan yang tak beresiko korup. Tapi dengan pilkadasung kemalangan dan mudhorat yang dialami daerah akan lebih teramat sangat besar dibanding pilkadataksung. Gambaran di atas adalah nyata dan jujur. Untuk banyak orang, di daerah dengan kdh pilkadasung saat ini hanya mudhorat yang lebih dominan. Itu.