Pemahaman Umum terhadap Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli

Baik Pada Rtkel Kali Ini Saya Akan Memberikan Pandangan Umum Pribadi Saya Terhadap Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli. Dalam Artikel Ini Saya akan menggunakan lima pengertian sosiologi hukum menurut para ahli sebagai berikut :

Max Waber, max waber mendefinisikan sosiologi hukum sebagai studi tentang hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, pendapat pribadi saya mengenai sosiologi hukum yang di definisikan oleh weber adalah bahwa yang pertama terkait hukum dan nilai-nilai sosial, di mana dalam setiap aturan pasti terkandung nilai-nilai sosial,

kita ketahui bersama bahwa sejatinya aturan dibuat untuk menciptakan sebuah keharmonisasian di tengah-tengan kehidupan masyarakat, di mana hal ini menciptakan sebuah sistem yang membuat nilai-nilai sosial itu tercipta dalam setiap indivudi masyarakat. Kemudian poin yang yang kedua terkait hukum mempengaruhi perilaku sosial, dalam sistem hukum memaksa atau membuat kesadaran orang untuk menaati dan mengikuti rull of the game yang di buat, dampaknya adalah terjadi perubahan terhadap perilaku masyarakat.

Seperti jika tinjau dari segi yuridis empiris misalkan, dalam aturan berlalu lintas setiap pengendara motor wajib memakai helm, dari contoh aturan tersebut terdapat unsur yang di definisikan weber yang pertama hukum itu sendiri memiliki peran untuk melindungi keselamatan bagi pengendara di jalan raya hal ini memiliki nilai nilai sosial karena fungsinya demi keselamatan pengguna jalan raya.

kemudian yang kedua karena adanya peraturan ini sehingga menimbulkan sebuah perilaku yang baru, di mana sebelum ada aturan ini masyarakat saat berkendara motor, mereka tidak memikirkan bagaimana keselamatan mereka di jalan yang terlintas di benak masyarakat pada saat itu adalah tentang bagaimana mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat.

Kemudian jika ditinjau dari segi  yuridis normatif, hukum sangat mempengaruhi perilaku sosial, dalam sistem hukum yang baik orang jahat dipaksa menjadi orang baik, begitu pun sebaliknya dalam sistem hukum yang buruk orang baik sekalipun dipaksa menjadi orang jahat (prof Yusril). Artinya baik ataupun buruk kondisi perilaku masyarakat di pengaruhi oleh sistem sebuah hukum itu sendiri.      

Emile Durkheim, menurut durkheim sosiologi hukum adalah analisis tentang integrasi sosial yang dicapai melalui hukum dan bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat, yang saya dapat pahami dari apa yang dikemukakan oleh durkheim adalah, untuk mencapai sebuah ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat maka sebuah aturan diciptakan, karena pada dasarnya sidat dasar manusia yang selalu mengedepankan kepentingan dirinya di atas kepentingan orang lain membuat sesuatu yang akan menimbulkan kekacauan di kemudian hari,

kemudian mengenai "hukum mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat" dilihat dari bagai mana corak peraturan di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kebhinekaan dan norma kebudayaan yang kental di Indonesia, walaupun tidak seluruh peraturan di Indonesia menginterpretasikan kondisi lapangan masyarakat, dikarenakan Indonesia sedikit banyaknya masih memakai peninggalan hukum positif belanda,   

Karl Max, beliau melihat sosiologi hukum sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, serta sebagai alat untuk mengontrol konflik sosial. Dari pendangan karl max max mengenai sosiologi hukum yang dapat saya pahami bawah sudah menjadi bahwa sifat tamak yang ada dalam diri manusia acap kali terlibat dalam rumusan suatu aturan yang dibuat oleh penguasa, hal ini bukan baru ini saja terjadi, bahkan dizaman pemerintahan berbentuk monarki, banyak dari kalangan penguasa membuat suatu aturan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan, menghalangi selain dirinya dan keluarganya untuk memimpin sebuah wilayah,

selain itu juga atas apa yang diungkapkan karl max hukum sebagai alat pengontrol konflik sosial yang saya pahami bahwa kaitanya dengan sifat dan naluri manusia sering kali membuat sebuah konflik, yang mana konflik ini biasa terjadi karena urusan mempertanhankan kepentingan pribadi sehingga berujung pada konflik, untuk itu aturan di buat untuk mengantisipasi konflik itu sendiri, kesimpulan yang dapat di petik adalah bahwa manusia memiliki naluri untuk egois yang mana keegoisan tersebut berujung pada sebuah kegaduhan dan menghilangkan rasa kebersamaan yang membuat ketentraman susah untuk lahir, sehingga atas dasar itulah aturan yang berupaya meminimalisir efek dari ke egoisan manusia.

Secara yuridis empiris, mengenai aturan di jadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa sering kita temui dalam Realita kehidupan kita sehari-hari, contohnya belakangan ini ramai orang membicarakan putusan mahkamah konstitusi perihal batas maksimal umur calon wakil presiden, ini  menjadi buah Realita yang kita hadapi, tidak ada yang salah atas hak orang untuk mencalonkan diri untuk maju menjadi kandidat calon wakil presiden jika ia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengemban tugas tersebut, namun yang perlu digaris bawahi adalah jika niatnya hanya untuk melanjutkan kekuasaan keluarga maka itu yang salah,