Pembangunan Infrastruktur Laut: Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Provinsi Maluku

Pembangunan infrastruktur laut merupakan salah satu hal penting dalam perencanaan pesisir. Pembangunan ini tentunya harus memiliki sifat yang berkelanjutan dan menunjuang dari segi potensi laut dan masyarakatnya. Salah satu infrastruktur laut yang memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah pesisir ialah pelabuhan.

Kegiatan lainnya seperti perdagangan dan industri juga bertumpu pada salah satu infrastruktur ini. Oleh karena itu, kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Dalam pengertiannya,  pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan layanan jasa (Gurning dan Budiyanto, 2007). 

Pengertian tersebut mencerminkan fungsi fungsi pelabuhan seperti interfaceyang berarti merupakan tempat dua moda/sistem transportasi, yaitu transportasi laut dan transportasi darat, Link (mata rantai) yakni bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dan sistem transportasi. Gateway (pintu gerbang)  yang berarti pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk atau pintu keluar darang dari negara atau daerah tersebut, dan Industry entity (entitas industri) yang berarti perkembangan industry yang berorientasi pada ekspor dari suatu Negara (Triatmodjo, 2003).

Salah satu jenis pelabuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir ialah pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan basis utama dalam kegiatan industri perikanan  tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi.

Studi kasus yang diambil ialah permaslahan di Pelabuhan Nusanatra Ambon di Maluku. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mulai dibangun pada tahun anggaran 1984 - 1985 dengan sumber dana berasal dari APBD, saat itu kelasnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan Type D.

Pembangunan dilanjutkan pada tahun 1990/1991 sampai dengan 1995/1996 dengan sumber dana berasal dari APBN, dan LOAN APBD INP - 22, statusnya adalah sebagai Pelabuhan Pantai  atau Pelabuhan Type C yang berada dibawah Dinas Perikanan Provinsi Maluku. PPN Ambon memiliki peranan strategis dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap di Provinsi Maluku karena kebanyakan kapal-kapal perikanan yang beraktifitas di laut Banda, laut Seram dan terutama sekali laut Arafura berpangkalan (home base) di PPN Ambon.

Fasilitas Insfrastruktur pelabuhan memiliki fasilitas pendukung yang khusus untuk menunjuang kegiatan ekonomi masyarakatnya. Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan Volume es yang disalurkan mengalami penurunan dari 884,68 ton pada tahun 2007 menjadi 358 di tahun 2008, Penyaluran air bersih mengalami penurunan dari 21.823 ton pada tahun 2007 menjadi 7.620 ton di tahun 2008, dan Produksi ikan yang  mengalami penurunan dari 46.492.326 kg pada tahun 2007 menjadi 8.214.500 kg di tahun 2008.

Hal ini dapat mengganggu perekonomian masyarakat pesisir di sekitar pelabuhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Permaslahan yang terjadi ialah infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai seperti Infrastruktur perikanan, seperti tempat pelelangan ikan, dermaga ikan, dan tempat pendinginan ikan (cold storage). Oleh karena itu, penyelesaian isu strategis tersebut ialah

• Controling kapal dan hasil tangkap pelabuhan perikanan (supply dan demand)
• Peengembangan infrastruktur pelabuhan (sarana dan prasarana) sesuai supplydan demandhasil tangkapan
• Proyeksi kegiatan yang berkembang di pelabuhan Nusantara Ambon agar pengembangan infrastrukturnya  sesuai dengan perkembangannya dan  dimasukkan dalam RZWP Provinsi