Dari pembangunan sekolah hingga perbaikan infrastruktur, pajak adalah benang merah yang menghubungkan setiap harapan masayarakat dengan kemajuan Indonesia. Bayangkan, setiap jalan yang kita lewati, rumah sakit yang mengobati, hingga buku yang dibaca oleh anak-anak di sekolah, semua itu ada karena pajak yang kita bayarkan. Namun, di tengah banyaknya tantangan dalam menarik kepatuhan pajak, apa yang dapat dilakukan untuk memastikan rakyat Indonesia membayar pajak dengan sukarela?
Orang mengatakan, "Ya saya bayar pajak karena takut kena sanksi dan denda." Apakah cukup jika negara dibangun hanya dengan rasa takut? Why Do People Pay Taxes? karya James Alm dkk menunjukkan bahwa meskipun ancaman sanksi penting, ia tidak dapat menjadi pondasi utama bagi tingkat kepatuhan yang tinggi dan stabil. Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih kuat, yaitu membangun komitmen pajak yang lahir dari rasa memiliki bukan sekadar karena ketakutan. Mengandalkan ancaman semata adalah seperti membangun gedung tanpa fondasi yang kokoh, ia mungkin berdiri, namun goyah saat badai menerjang.
Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah membangun kepercayaan. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework karya Erich Kirchler dkk menekankan bahwa ketika wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali untuk kebaikan bersama, wajib pajak lebih cenderung patuh secara sukarela. Inisiatif modernisasi seperti Coretax, yang bertujuan memudahkan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, adalah langkah penting untuk memperkuat kepercayaan ini. Ketika sistem pajak lebih mudah diakses dan lebih transparan, wajib pajak merasa lebih dihargai dan yakin bahwa kontribusi mereka akan digunakan secara optimal.
Namun, membangun kepercayaan bukan proses yang instan. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli, tetapi harus dibangun secara konsisten melalui transparansi dan komunikasi yang terbuka. Ketika wajib pajak melihat bahwa pajak mereka benar-benar digunakan untuk sekitar, wajib pajak akan merasa lebih terhubung dengan negar. Salah satu cara sederhana untuk menunjukkan manfaat nyata pajak adalah bekerja sama dengan berbagai institusi dan memasang spanduk atau banner bertuliskan "Terima Kasih Wajib Pajak Kontribusimu Menghidupkan Sekitar" di tempat-tempat seperti stasiun kereta untuk subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL), di SPBU untuk menunjukkan subsidi BBM, dan rumah sakit untuk menunjukkan subsidi BPJS. Dengan pesan ini, masyarakat bisa merasakan bahwa kontribusi mereka tidak hanya dihargai tetapi juga dirasakan langsung oleh sesama warga Indonesia.’
Inovasi lain yang dapat dilakukan otoritas pajak adalah melibatkan elemen permainan dalam pelaporan SPT untuk meningkatkan minat dan interaksi masyarakat terutama generasi muda. Misal, ada tingkatan/level yang dicapai ketika seseorang rutin membayar pajak tepat waktu yang nantinya dapat digunakan untuk mendapatkan badge atau penghargaan digital yang menampilkan status wajib pajak sebagai “Pembayar Pajak Teladan” atau ”Pahlawan Masa Kini”. Walaupun sederhana, pendekatan gamifikasi ini dapat memberikan rasa pencapaian dan penghargaan, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk patuh pajak.
Selain itu DJP dapat mengadakan program yang mengajak wajib pajak membagikan kepatuhan pajaknya di media sosial beserta contoh foto manfaat atas pajak yang dibayarkan, misal foto pembangunan sekolah di pelosok negeri, operasi amandel gratis bagi anak-anak dll. Atas informasi yang disebarkan di media sosial, wajib pajak mendapatkan apresiasi berupa sertifikat penghargaan atau undian hadiah. Program ini dapat meningkatkan kesadaran pajak dan menciptakan efek domino positif yang mendorong kepatuhan pajak masyarakat luas.
Program lainnya adalah, DJP dapat mengadakan Program ““Tebus Impian” dengan Pajak, sebuah program voting untuk proyek komunitas dimana wajib pajak dapat memilih proyek komunitas yang ingin mereka dukung melalui pajak. Proyek yang menerima suara terbanyak akan menjadi prioritas untuk didanai oleh pajak. Program ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan pajak dan memberi mereka kendali langsung terhadap pembangunan di lingkungan mereka.
Bayangkan jika masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap keputusan kebijakan pajak. Seperti yang digambarkan dalam The Slippery Slope Framework, membangun kepatuhan melalui kekuatan dan kepercayaan serta keterlibatan publik akan menciptakan iklim kepatuhan sukarela yang lebih kuat. Warga tidak lagi merasa membayar pajak sebagai beban, tetapi sebagai cara mereka terhubung dengan cita-cita bangsa. Penelitian Kirchler menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan masyarakat pada niat baik otoritas pajak, semakin tinggi kemauan mereka untuk berkontribusi secara sukarela.
Tetapi, apa yang terjadi jika salah satu elemen, kekuatan atau kepercayaan, terlalu dominan? Menurut slippery slope, jika hanya kekuatan yang ditegakkan, masyarakat bisa merasa terkekang dan merespon dengan ketidakpercayaan. Sebaliknya, mengandalkan kepercayaan tanpa pengawasan dapat membuka celah pelanggaran. Di sinilah keseimbangan itu krusial, otoritas pajak perlu menjalankan tugas mereka dengan bijak, tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga membangun interaksi dengan publik.
Akhirnya, kepatuhan pajak di Indonesia bukan sekadar tentang bayar atau tidak bayar, tapi tentang visi bersama. Dengan menyeimbangkan kekuatan hukum dan kepercayaan publik, Indonesia mampu membangun pondasi kepatuhan pajak yang kokoh. Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi sebuah kehormatan, dan pada akhirnya, terwujudlah Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui kontribusi tulus setiap warganya.
Sumber:
