Mahasiswa Hukum MBKM kementerian hukum dari Universitas Jember kunjungi Mahkamah Konstitusi

Mahasiswa hukum MBKM kementerian hukum dari Universitas Jember Kunjungi Mahkamah Konstitusi.

Kesempatan untuk melihat langsung sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pengalaman yang sangat berharga. Sidang MK merupakan representasi dalam memperlihatkan bagaimana lembaga ini memainkan peran vital dalam memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, para ahli hukum, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan masyarakat saling menyampaikan argumen yang bertujuan memberikan otonomi lebih pada setiap undang-undang yang akan disidangkan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, kami diberi kesempatan untuk melihat secara langsung sidang MK mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada persidangan tersebut, berbagai ketentuan yang mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia diperbarui. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terkait profesi notaris. Beberapa perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah dan menyempurnakan berbagai aspek dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk pengaturan masa jabatan, kode etik, pengangkatan, dan penggantian notaris, serta pengawasan terhadap profesi notaris. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas profesi notaris, memastikan akuntabilitas, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Pengalaman mengikuti sidang MK juga membuka wawasan mengenai pentingnya proses judicial review dalam demokrasi. Proses ini memungkinkan MK untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah telah sesuai serta benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Sidang tersebut menunjukkan betapa besar tanggung jawab MK dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, melalui proses sidang MK yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami dinamika hukum yang melibatkan kebijakan publik penting, sepertinya sidang yang kami ikuti mengenai jabatan notaris. Pengalaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proses hukum dan konstitusionalitas diterapkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kebijakan publik.

Bagi mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM, kesempatan untuk hadir dalam sidang MK memberikan pemahaman yang lebih nyata tentang dinamika hukum, prinsip-prinsip konstitusi, dan bagaimana sebuah kebijakan, seperti perubahan Jabatan Notaris itu sendiri, diuji di hadapan lembaga peradilan tertinggi. Hal ini menjadi pengalaman belajar yang berharga di luar teori yang diajarkan di kelas. Melalui pengamatan langsung, mahasiswa magang dapat memahami bagaimana argumen hukum dibangun, bagaimana pihak-pihak yang terlibat menyampaikan pendapat, serta bagaimana hakim MK menganalisis permasalahan hukum yang kompleks. Keterlibatan langsung dalam proses ini memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami pentingnya asas-asas hukum, logika berpikir hukum, serta bagaimana memperdebatkan isu-isu konstitusional yang berhubungan dengan kebijakan Jabatan Notaris dan kebijakan publik lainnya. jabatan Notaris diuji dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi konstitusionalitas peraturan yang mengatur jabatan tersebut. Ini menjadi modal penting bagi mahasiswa yang sedang menjalani magang MBKM, baik dalam konteks pendidikan hukum maupun bidang lain yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Dalam proses sidang, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana MK mengkaji setiap pasal dalam undang-undang, serta menguji kebijakan. Kehadiran berbagai pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat sipil, memberikan perspektif yang luas mengenai dampak kebijakan MBKM terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Persidangan ini bukan hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia.