Jalan Rusak: Musuh Bersama

Jalan merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain pastilah melewati yang dinamakan Jalan. Namun, perjalanan tidaklah selalu mulus, terdapat "gangguan-gangguan" yang sangat menghantui kita sebagai pengguna jalan. Gangguan itu lah yang membuatnya dibenci semua elemen masyarakat, mulai dari jalan berlubang, jalan tidak rata, genangan air, hingga sambungan antara jalan baru dan jalan lama. Ketidaknyamanan ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan dan diatasi secara serius oleh pihak yang berwenang, bila tidak masalah-masalah lain akan menghantui.

Pemerintah seringkali mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit setiap tahunnya hanya untuk mengatasi jalan berlubang, namun, persoalan ini tak kunjung selesai. Justru dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi jalan berlubang menjadi masalah baru, akibat dari pengerjaan yang tidak rapi dan compang-camping. Jalan tidak rata, itulah sebutannya, tambalan-tambalan yang terus bertumpuk satu sama lain menghiasi jalanan di banyak wilayah di negara kita. Menyedihkan tetapi itulah kenyataan.

Setiap masalah tidak mungkin tidak meninggalkan kerugian, begitu pula dengan jalan rusak. Mulai dari kerugian individu, seperti rusaknya sparepart motor atau mobil, sampai dengan kerugian umum, seperti kemacetan, banjir, hingga kecelakaan. Hal-hal tersebut bukan hanya merugikan bagi masyarakat bila tidak diantisipasi, tetapi pemerintah juga sangat bisa dirugikan dalam hal ini. Oleh karenanya, masalah ini bukan hanya tentang masyarakat atau pemerintah, tetapi masalah kita bersama.

Jalan rusak bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti rendahnya kualitas material yang digunakan, kendaraan yang overload, atau sesederhana karena tersapu oleh banjir. Hal ini menyebabkan solusi permasalahan memerlukan keterlibatan aktif banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta. Pemerintah harus mengedepankan prinsip kolaborasi bila ingin permasalahan ini tuntas hingga akar-akarnya. 

Solusi lintas-sektor dapat membantu diatasinya permasalahan, karena perspektif dari berbagai pihak dibutuhkan dalam merencanakan sebuah solusi itu sendiri. Selain dari pada kolaborasi, dibutuhkan kemauan politik (political will) yang kuat agar hal tersebut betul-betul menjadi kenyataan. Karena, seringkali kita menemukan kolaborasi-kolaborasi yang diinisiasi secara swadaya oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan jalan rusak ini, padahal yang memiliki kewenangan terhadap hal ini adalah pemerintah.

Kolaborasi memang diperlukan, tetapi keterlibatan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentulah menjadi hal yang sangat krusial dalam persoalan ini. Sehingga, pemerintah sudah seharusnya menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka dengan menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti jalan rusak. Dalam berbagai kesempatan, justru yang kita temui adalah "lempar tangan" terhadap tanggung jawab jalan rusak antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat yang sudah dibuat pusing oleh jalan rusak harus menunggu perselisihan antar pemangku kebijakan selesai, yang membuat solusi permasalahan tak kunjung dikerjakan.

Peran aktif setiap kepala daerah sangat diperlukan, agar inisiatif-inisiatif yang mengatasi permasalahan ini dapat segera dikerjakan. Tanpa menunggu apakah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi juga harus dikerjakan antar hierarki dalam pemerintahan agar dapat dituntaskan secara efektif dan efisien. Kunci dari mengatasi masalah bersama adalah kolaborasi dan kerja sama antar pihak, bukan menyalahkan atau bahkan lepas tangan terhadap tanggung jawab bersama tersebut. Inisiatif dan dorongan dari pemerintah juga anggarannya tidak kalah penting dalam mengatasi persoalan ini. Musuh bersama ini harus segera diselesaikan secara tuntas.