Oleh : Atep Afia Hidayat - Sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, saat ini interaksi di antara setiap orang semakin intensif saja. Selama 24 jam penuh bisa tersambung dan ketika sedang berada di manapun. Teknologi informasi pun menyebabkan terbentuknya dunia maya, kita bisa berbicara langsung dengan siapapun, di manapun dan kapanpun. Tinggal pilih alat atau gadget yang tersedia. Keberadaan internet dan televise menyebabkan titik-titik di dunia menjadi saling berdekatan, posisi setiap orang pun menjadi nyaris "tanpa jarak". Komunikasi dan informasi kini nyaris tanpa batas. Kita bisa kirim usul, saran, pendapat, unek-unek atah sekedar protes melalui e-mail setiap saat. Namun harus tetap memperhatikan etika dan ketentuan yang berlaku. Jika salah atau keliru atau dianggap pihak lain "mencemarkan nama baik", maka bisa membuat ruwet atau barabe. Sudah banyak contoh kasus orang yang terjerat kasus hokum hanya karena kirim e-mail. Ya, komunikasi dan informasi tanpa batas ini sudah semestinya dimanfaatkan secara optimal, antara lain untuk mempercepat interaksi antara rakyat dengan wakilnya di parlemen. Sekarang jaman canggih, beragam persoalan yang dialami rakyat bisa dengan segera diketahui oleh wakilnya. Sebagai contoh kasus, ada rakyat miskin yang sakit berat di suatu daerah, dia tidak mampu berobat ke rumah sakit, selain ketiadaan biaya juga karena tidak memiliki asuransi kesehatan. Kasus tersebut segera muncul di pemberitaan televise dan tersebar meluas, anggota dewan yang terhormat dari Daerah Pemilihan (Dapil) di mana si miskin berada juga sempat menyaksikannya. Nah, sudah semestinya sang anggota dewan mengambil sikap dan tindakan, bukan sekedar turut berbela sungkawa. Dengan wewenang yang dimilikinya dia bisa memberikan rekomendasi untuk keringanan atau pembebasab biaya rawat inap rumah sakit, bisa juga dengan cara mencarikan donatur. Setiap anggota dewan harus memikirkan dan memperhatikan keberadaan rakyat yang menjadi konituennya. Jangan hanya menjadi sekedar basa-basi, seperti saat reses baru mengunjungi konsituen. Itupun pertemuan ala kadarnya berupa mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat, setelah itu berlalu tanpa pesan dan kesan. Keberadaan teknologi informasi yang semakin canggih bisa dimanfaatkan untuk sekedar menampung suara dan aspirasi rakyat. Namun yang paling penting bukan sekedar "mendengar" atau "menampung", tetapi mengambil langkah dan tindakan nyata, memperjuangkannya sampai keinginan rakyat bisa terwujud. Betul, bahwa aspek tindakan memenuhi kepentingan rakyat adalah tugas eksekutif atau birokrasi, namun bukan berarti tugas dewan yang dipilih rakyat hanya sekedar "memperhatikan", namun harus turut "mewujudkan". Kondisi saat ini memang para wakil rakyat keberadaanya lebih banyak di Jakarta, tempat di mana gedung wakil rakyat berdiri. Padahal sejatinya para wakil rakyat itu adalah pilihan rakyat dari berbagai daerah, mulai dari Kota Sabang (NAD) di ujung barat sampai Kabupaten Merauke (Papua) di ujung timur. Supaya lebih eksis dan mudah dijangkau, keberadaan wakil rakyat selain di dunia nyata juga harus ada di dunia maya. Wakil rakyat perlu memanfaatkan situs jejaring sosial yang ada mulai dari Facebook, Twitter, Kompasiana, dan sebagainya. Begitu pula berbagai fasilitas yang ada di situs web DPR (http://www.dpr.go.id) sudah selayaknya dimanfaatkan secara optimal. Bagaimanapun internet terus menembus daerah paling terpencil sekalipun. Rakyat yang berada di Kabupaten Yahukimo, Waropen atau Tolikara di Papua, atau yang berada di Kabupaten Malinau, Nunukan dan Berau di Kalimantan Timur, saat ini sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas internet. Ya, bagaimanapun selain eksis di dunia nyata, semua wakil rakyat harus eksis di dunia maya. (Atep Afia). Sumber Gambar : http://whois.pho.to/dpr.go.id
