Seiring berjalannya kepemimpinan baru di indonesia, maka muncul kebijakan-kebijakan baru pula. Yang terkadang memicu pro dan kontra di khalayak ramai sehingga memunculkan dilema. Begitu pula dalam hal kesehatan, saat ini kementrian baru khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah menyiapkan program yang fokus pada persoalan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.salah satu kebijakan guna mendukung fokus dibidang kesehatan ialah diberlakukannya Kartu Indonesia Sehat (KIS).Kartu Indonesia sehat termasuk dalam program keluarga produktif yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di bulan November ini. Yang menjadi pertanyaannya ialah bangaimana dengan Badan Pennyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan? yang belum genap satu tahun diberlakukan.
Pemberlakuan Kartu Indonesia Sehatdianggap berjalan efektif pada masyarakat Jakarta, ketika bapak presiden Joko widodo menjabat sebagai gubernur Jakarta, namun untuk masyarakat indonesia mungkinkah akan berjalan lebih baik. Permasalahan bukan hanya pada berjalan atau tidaknya kebijakan baru tersebut, namun seberapa banyak kebijakan tentang kesehatan yang tampak tumpang tindih yang kemudian dapat memicu dilema pada masyarakat. Bagaimana tidak pelaksanaan program BPJS Kesehatan saja masih belum maksimal, sudah muncul kebijakan baru yang pada intinya sama untuk menjamin Kesehatan Masyarakat.
Tujuan dari program maupun kebijakan tersebut sangat baik, hanya saja perlu ada kejelasan manfaat atau kegunaan dari masing-masing kebijakan tersebut. Perbedaan apa yang sangat menonjol sehingga perlu diberlakukan kebijakan baru yang sebenarnya dari sumber dana yang sama. Bukankah hal ini akan menimbulkan berbagai perspektif dari masyarakat dan memunculkan kebingungan.Apabila dalam keberlangsungan KIS maupun BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau KIS bahkan lebih baik dalam mengoptimalkan kesehatan masyarakat, lalu seberapa banyak Kartu-kartu yang harus dimiliki masyarakat untuk menjamin kesehatan hidup mereka. Jaminan kesehatan masyarakat tentu saja tidak hanya terdapat di dalam kartu yang mereka miliki, karena penyebaran kartu-kartu sehat tersebut selalu beresiko tidak tepat sasaran. Masyarakat perlu lebih dari sekedar kartu baru, danbukan hanya kebijakan baru dipemerintahan baru, tetapi yang juga tidak kalah lebih penting ialah mengoptimalkan kebijakan lama menjadi lebih maksimal untuk Indonesia Baru.