DPR baru masa tugas 2014-2019 terpecah, dan akibatnya Alat Kelengkapan Dewan belum terbentuk, yang artinya DPR belum bisa bekerja sama sekali. Bahkan staf-staff yang disediakan untuk anggota DPR pun terpaksa belum terima gaji dikarenakan perpecahan itu.
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan mensyaratkan adanya pengajuan paket nama pimpinan oleh separuh lebih fraksi yang ada, artinya harus minimal 5+1 dari total fraksi yang ada di DPR. Sementara fraksi=fraksi yang saat ini ada di DPR sudah terbagi 2 sejak masa pilpres kemarin, yaitu koalisi merah putih (Golkar,Gerindra,PAN,PKS, dan Demokrat), dan Koalisi Indonesia Hebat (PDIP,PKB,Nasdem,Hanura,dan PPP). Masing-masing kelompok tsb terdiri dari 5 fraksi! , dan KIH masih saja menahan pengajuan paket pimpinan AKD nya karena mengharapkan adanya musyawarah mufakat.
KMP pernah mencoba memaksakan kemenangannya, saat pecahan PPP (SDA) secara sepihak mengajukan nama agar paripurna menjadi kuorum, namun kemenangan itupun gamang karena secara hukum, dept. hukum dan HAM justru mensyahkan PPP yang satu lagi. Artinya AKD yang tebentuk pun ilegal, dan nyatanya memang KMP pun tidak sampai sujud syukur dengan kemenangannya di AKD, berbeda dengan saat quick-count dulu saat ada lembaga QC yang menyatakan kemenangan probowo di pilpres.
Anggota DPR telah dilantik pada tgl. 1 oktober lalu, yang artinya sudah 1 bulan berjalan, dan ketidak-pastian mengenai AKD dan pimpinan-pimpinannya masih saja berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Hal mana mengingatkan saya pada masa pilpres tgl. 9 juli lalu, yang mana pada siang harinya quick-count memberikan hasil yang berbeda-beda, ada yang memenangkan no.1 adapula yang memenangkan no.2 . Yang menimbulkan kegalauan dan ketidak-pastian di kalangan rakyat, yang mungkin sama rasanya seperti kegalauan dan ketidak-pastian yang dirasakan para anggota DPR saat ini.
Rakyat pada waktu itu harus menunggu hasil hitung dan pengumuman KPU tgl. 21 Juli dengan perasaaan Dag-dig-dug bak menunggu pengumuman UMPTN saja. Dan ternyata, tgl. 21 Juli belumlah akhir dari ketidak-pastian karena KPU memenangkan pasangan no. urut 2 dan kubu no.1 menggugat ke MK, sehingga rakyat harus menunggu lagi sampai keputusan MK keluar tgl. 21 Agustus.
Apakah kemudian setelah keputusan MK keluar, rakyat menjadi pasti tentang siapa presiden mereka? tidak juga. Komentar, pendapat dan ancaman dari segelintir orang yang tidak puas dengan keputusan MK mampu membuat rakyat masih juga diliputi rasa ketidak-pastian. Mereka yang tidak dapat menjaga mulutnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang pada intinya bahwa mereka bisa saja memboikot acara pelantikan presiden sehingga pasangan capres-wapres yang dimenangkan KPU dan MK bisa gagal jadi presiden. Semprul!!
Makanya, begitu hari pelantikan presiden tgl. 20 Oktober kemarin tiba, rakyat tidak dapat menahan lagi kegembiraannya. Kegembiraan yang harusnya dirayakan pada tgl. 9 Juli lalu, harus ditahan-tahan dan dipendam selama hampir 4 bulan, diluapkan seluruhnya pada hari itu. Rasa lega,bahagia,lepas dan haru tumpah bercampur-aduk jadi satu. Akhirnya penantian itu selesai juga, ketidak-pastian telah berakhir dan rakyat sudah mendapatkan pemimpin mereka yang baru.
Jadi…..
Kalau hari ini di TV terlihat fadly zon berkomentar dengan nada yang mulai emosional dikarenakan di sebelah sana ada sidang paripurna lain yang tidak menganggap dia sebagai pimpinan DPR. Atau Fahri Hamzah mulai ngomong dengan nada tinggi karena di ‘Mosi tidak percaya’ , maka saya cuma bisa bilang begini ke mereka….
“sabar ya pak Fadly, sabar ya pak Fahri. Di terima saja, baru juga 1 bulan. Ga usahlah terburu-buru kebelet pingin kubu sebelah legowo… toh kalian dulu juga perlu waktu juga untuk legowo… Menunggu orang lain legowo itu, sakitnya disiniiii….”
