Penyediaan infrastruktur publik merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhanekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah seringkali menjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur publik menjadi alternatif yang semakin diminati. Tentu saja, tidak semua kebutuhan infrastruktur bisa diatasi oleh sektor swasta. Namun, jika memungkinkan, sebuah proyek kolaborasi bisa ditawarkan kepada pihak swasta secara adil dan transparan melalui proses lelang. Pemenang lelang akan memperoleh hak untuk merancang, membangun, mendanai, dan kadang-kadang mengoperasikan utilitas tersebut, biasanya untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kontrak dengan pemerintah.Kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik, atau yang sering disebut Public-Private Partnership (PPP), adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek infrastruktur publik. Bentuk kerjasama ini menjadi semakin penting dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) juga bisa memperbaiki manajemen sektor publik. Skema ini mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem regulasi dan perizinan yang kokoh dan efisien, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Sistem pengadaan barang dan jasa di sektor swasta juga mengalami peningkatan. Pemerintah menjadi lebih terampil dalam memilih perusahaan yang tepat untuk mengerjakan suatu proyek. Perjanjian konsesi bisa distandarisasi, dan perencanaan nasional menjadi lebih mudah. Dari sudut pandang perusahaan, penting adanya jaminan aliran pendapatan, pengelolaan risiko yang baik, dukungan kuat dari pemerintah, dan kontrak yang menyeluruh.
KPS di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri PPN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan-peraturan ini membahas tentang kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur, serta tentang jaminan infrastruktur dan penjaminan keuangan
Dalam konteks Indonesia, PPP menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Proyek PPP biasanya memiliki durasi panjang, sering kali mencapai 20-30 tahun. PPP memungkinkan pemerintah untuk mengakses modal swasta, sehingga memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar tanpa perlu menunggu ketersediaan anggaran pemerintah. Perjanjian PPP biasanya sangat kompleks dan memerlukan negosiasi yang cermat serta pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab dan harapan masing-masing pihak. Seperti proyek besar lainnya, proyek PPP juga dapat mengalami kelebihan biaya dan keterlambatan yang dapat mengurangi manfaat yang diharapkan.
Banyak negara menerapkan Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dengan berbagai pertimbangan, seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan pandangan bahwa pihak swasta lebih profesional dalam mengelola infrastruktur. Air minum, sebagai salah satu infrastruktur dasar yang langsung mendukung pembangunan, justru melibatkan pihak swasta lebih banyak dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena air minum dianggap sebagai sektor yang harus memberikan lebih banyak manfaat sosial, sehingga sering dibangun dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kabupaten Purbalingga, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, telah menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur publik yang memadai. Salah satu proyek penting yang diimplementasikan melalui model PPP adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek SPAM di Purbalingga bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Proyek ini melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas desain, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum.
Perusahaan swasta menyediakan sebagian besar pendanaan awal untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk lahan dan perizinan. Setelah konstruksi selesai, perusahaan swasta bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara sistem selama jangka waktu kontrak yang disepakati.
Proyek PPP di Kabupaten Purbalingga ini dapat berhasil dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, seperti sistem penyediaan air minum. Penerapan KPS dalam pembangunan SPAM di Purbalingga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses air minum bersih, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan mengatasi tantangan yang ada, KPS dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan SPAM di Purbalingga. Namun, keberhasilan ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang ketat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan demikian, PPP dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.
Meskipun terdapat beberapa tantangan, KPS tetap menjadi skema yang penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan terus meningkatkan regulasi, kapasitas, dan koordinasi antar pihak-pihak terkait, diharapkan KPS dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
