Kemiskinan di Indonesia serta Peran Kebijakan dan Pembangunan Sosial

4. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan yang dialami oleh seseorang, dimana sebenarnya orang tersebut mungkin memiliki gaji yang cukup bahkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun terketegori miskin ketika tetangganya memiliki pendapatan lebih besar dan kehidupan yang lebih baik dari dirinya-sehingga orang tersebut terketegori miskin jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Pada jenis kemiskinan ini aspek yang dilihat adalah dari sisi ketimpangan antara ia dengan masyarakat di sekitarnya. 

5. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural merupakan jenis kemiskinan yang dikarenakan kebijakan pemerintah (mengenai pembangunan) yang belum menyeluruh sehingga menimbulkan ketimpangan. Sumber daya-sumber daya di  sekitar orang tersebut tidak dapat dijangkaunya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga yang disediakan oleh pemerintah. Program pemerintah gagal dalam menciptakan kesejahteraan, sehingga masih banyak orang yang berada dalam garis kemiskinan. 

Hingga saat ini, pemerintah masih berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, dilansir dari  Merdeka.Com, setidaknya terdapat 5 tindakan yang pemerintah lakukan, diantaranya:

1. Menurunkan kemisinan dengan mendorong ekonomi inklusif

Pada tahap yang pertama ini pemerintah berupaya memaksimalkan setiap kesempatan seperti menjaga pasar investasi dan regulasi, menstabilkan biaya, hingga menciptakan lapangan kerja. Sedangkan untuk masyarakat yang sangat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan hidup seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga di bidang kesehatan seperti Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan. Disamping dana, kebutuhan pokok berusaha diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki mutu hidup masyarakat.

2. Transmigrasi

Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi masyarakat yang berkenan untuk tinggal dan mengembangkan wilayah di luar Pulau Jawa serta mengembangkan produk lokal dan mempopulerkan ekspor. Mereka diberikan kemudahan dalam izin usaha, memperbaiki mutu tenaga kerja, hingga sertifikasi.

3. Pemantapan ekonomi domestik dan mengelola impor 

Pemerintah berupaya menekan angka impor yang sangat tinggi di Indonesia, sebagai upaya meningkatkan produk lokal sebagai dukungan pemerintah bagi pebisnis di Indonesia. Di samping itu pemerintah juga mempermudah perizinan serta melakukan pengawasan yang ketat pada penerapan kebijakannya supaya tidak disalahgunakan.