Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pemerintahan. Sistem digital seperti e-government dapat membantu meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi lahan subur bagi korupsi.
4. Teladan dari Pemimpin
Pemimpin di negara agamis harus menjadi teladan yang menunjukkan integritas dalam segala aspek kehidupan.
5. Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk mengawasi kinerja pemerintah. Kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi dapat menjadi kekuatan besar untuk menciptakan perubahan.
Kesimpulan
Fenomena tingginya korupsi di negara agamis mencerminkan kesenjangan antara nilai-nilai religius dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, tidak cukup hanya dengan mengedepankan agama sebagai simbol.Â
Diperlukan upaya kolektif untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, memperbaiki sistem hukum, dan menciptakan pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, agama dapat benar-benar menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H