Masih Belum Ada Cara untuk Mencegah Politik Uang

Indonesia selalu mengadakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, perhelatan akbar demokrasi ini disambut pesimis oleh sebagian orang, bukan tanpa alas an, rasa pesimis itu muncul berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur, dari pengalaman ini sudah membuktikan banyak sekali pelaksanaannya penuh dengan kecurangan dan politik uang.

Memang Indonesia baru melaksanakan pemilu sebanyak 10 kali, setidaknya dengan pengalaman yang bayak ini membuat kita semakin cerdas dalam berpolitik, dan semakin bijak menyikapi segala isu yang semakin kencang demi menjatuhkan lawan-lawan politiknya, jangan sampai isu ini menjadikan kita dengan masyarakat lainnya terlibat konflik hanya gara-gara perbedaan warna bendera dan kaos.

Setelah pelaksanaan pemilu legislatif 2014 ini, ternyata tidak membuat hiruk pikuk pemilu selesai tanpa masalah, walaupun pelaksanaannya lancar dan ada sebagian daerah yang melakukan pemilihan ulang, banyaknya politik uang yang di lakukan oleh para caleg yang bertarung di pileg beberapa hari yang lalu, telah menyisakan beberapa persoalan, ketika sang caleg tidak jadi karna perolehan suaranya tidak sampai target membuat para caleg ini stress, bahkan di sebagian daerah ada yang meminta kembali uang yang sudah di berikan kepada masyarakat, bahkan di youtube beredar video tentang caleg dari daerah bondowoso melakukan penutupan jalan akses dari kedua desa, jalan yang telah di buat oleh sang caleg dengan imbalan pemberian suaranya dari kedua desa tersebut untuk sang caleg, namun ternyata perolehan suaranya tidak seperti kesepakatan yang ada, maka di tutuplah jalan tersebut.

Melihat kejadian di lapangan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam setiap pemilu adalah masalah kecurangan dalam penghitungan suara, disini adalah titik rawan yang selalu menjadi perhatian dari setiap caleg dengan dibantu tim suksesnya, mereka saling mengamankan suara masing-masing yang telah didapatnya, bahkan jika perlu sambari mengerahkan massa untuk memberikan tekanan kepada petugas KPU untuk melakukan penghitungan secara adil dan terbuka. Tidak mengherankan jika ada di sebagian daerah terjadi pengerahan massa, masyarakat di mobilisasi untuk kepentingan caleg yang merasa dicurangi saat proses penghitungan, suara yang didapat terjadi penyusutan saat dilakukannya penghitungan di KPU Daerah, disinilah konflik kekisruhan sering terjadi dengan mengorbankan massa masyarakat yang mudah terprovokasi, memperalat rakyat yang dilakukan oleh para caleg yang tidak jadi demi membalaskan kekalahannya kepada KPU jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Memang pelaksanaan pemilu di negeri ini kelemahannya selalu sama dari semua pelaksanaan pemilu, mulai dari pelaksanaan pemilihan Bupati sampai dengan pemilihan Gubernur, dan kelemahan ini dibiarkan tanpa ada pembenahan dari KPU sebagai panitia pelaksana pemilihan umum, seharusnya kelemahan-kelemahan di setiap pelaksanaan pemilu segera di perbaiki pada pelaksanaan pemilu berikutnya, sehingga pelaksanaannya dari awal sampai akhir dapat di terima tanpa ada menimbulkan kerusuhan lagi.

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki formula yang jitu untuk membendung permainan politik uang, karna salah satu faktor korupsi masih tetap eksis di negeri ini adalah jalan menuju parlemen sangat mahal biayanya, saat mereka terpilih rame-rame memikirkan cara balik modal yang telah mereka keluarkan, tidak mengherankan jika setelah pelaksanaan pemilu banyak dari para caleg yang kalah dari pertarungan pemilu ini stress dan gila, karna biaya yang telah banyak ia keluarkan ternyata tidak dapat mengantarkannya menjadi seorang legislatif.