Pengalaman Pertama Menjadi Caleg Golkar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, pukul 16.44 waktu Makassar. Saya berkesempatan mengikuti pendaftaran bacaleg (bakal calon legislator) dan membawa berkas yang disyaratkan ke kantor KPU di jalan Pettarani No. 102 kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Uniknya penyerahan 85 berkas bacaleg partai Golkar dibawa langsung oleh ketua DPD Sulsel bapak Taufan Pawe dengan mengendarai sendiri mobil listrik berwarna serba kuning hasil pemberian dari ketua umum Golkar Airlangga Hartarto. 

Dari 85 bacaleg ada 25 bacaleg dari perempuan. Partai Golkar yang dulunya meraih 13 kursi menargetkan meraih 17 kursi dalam pemilu kali ini yang akan diadakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Dengan sistem pemilu yang digunakan saat ini adalah sistem proporsional terbuka yang artinya pemilih akan memilih langsung atau mencoblos caleg pilihannya dengan partai yang mengusungnya. Jika proporsional tertutup itu artinya, pemilih hanya memilih partainya saja, dan partai yang nantinya memilih calegnya.

Taufan Pawe dan Mobil Listrik | Dokpri

Adapun kesan pertama yang saya rasakan ketika mendaftar menjadi caleg tidak seseram atau sesulit yang dibayangkan. Juga tidak ada transaksi yang harus dibayarkan jika ingin menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat di partai Golongan Karya ini. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar serta para pengurus partai dengan sopan dan sigap melayani setiap orang atau kader yang ingin mengabdikan diri sebagai salah satu wakil rakyat, yang nantinya akan bekerja dengan kegiatan legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai mitra dari pemerintah. 

Memang ada beberapa syarat untuk menjadi caleg Golkar yaitu penyerahan berkas yang berisi KTP (Kartu Tanda Penduduk), ijazah terakhir minimal tingkat SMA, surat kesehatan jasmani, rohani dan psikotes serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan sebagai pemilih terdaftar dari kelurahan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat bebas dari terpidana dari pengadilan.  Semuanya tentu bisa dengan mudah dipenuhi oleh para caleg, dan bisa saja suatu hari nanti jika database penduduk sudah online semua, maka cukup nomer induk kependudukan yang digunakan dan semua data sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan partai politik. Juga tentunya "track record" sang caleg dapat diketahui secara menyeluruh secara online dengan lebih terbuka dan perlunya wawancara atau pemaparan gagasan atau ide serta program yang nantinya akan dijalankan.

Saya berharap, Indonesia dalam hal ini, politik ke depannya akan semakin baik, semakin positif dan memberikan edukasi politik yang baik agar tercipta perbaikan-perbaikan tidak hanya pada pembangunan fisik namun juga pembangunan insan Indonesia yang lebih baik lagi. Karakter korup, kolusi dan penyuapan mulai dikurangi dan jika bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Yang dikembangkan adalah karakter membangun dan berkarya nyata dengan positif dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang sangat melimpah sebagai karunia dari Allah SWT.  

Beberapa rencana program pemerintah bersama legislator yang sudah berjalan baik dilanjutkan, dan jika ada kekurangan dilakukan perbaikan atau penambahan sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Serta yang paling utama adalah para anggota dewan yang nantinya terpilih bekerja dengan amanah, menjaga kegiatan pembangunan tetap kondusif dan lancar sehingga masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan yang semakin maju dan merata.

Sebaiknya pembangunan fisik dan juga pengembangan karakter insan Indonesia fokus pada kegiatan yang lebih baik, lebih terdidik, lebih maju dan lebih fokus pada pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan atau anggaran yang akan ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajarannya bahu membahu menjalankan tugas yang diemban dengan amamah sehingga terwujud masyarakat yang humanis, adil dan bahagia.

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk pada sensus 2020 sebanyak 9 juta orang saat ini, membutuhkan pemerataan pembangunan dan keadilan serta perbaikan tidak hanya infrastruktur tapi juga kebutuhan pokok, sarana ibadah, sarana pendidikan, lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan, jalanan yang humanis dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.