Pungutan Pembangunan Sekolah Negri menunggu audit KPK ?

Kepala sekolah menengah  atas negri menantang walikota.?

Pengumuman gencar tentang pengembalian iuran pembangunan sekolah menengah atas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Walikota menjadi tak ada artinya bagi para kepala sekolah di Bandung.

Setiap siswa yang baru masuk harus menyetor 6 juta rupiah sebagai iuran pembangunan pada sekolah menengah atas negri, edaran walikota sebenarnya memberi harapan agar pungutan tersebut dikembalikan, karena uang itu sebenarnya ada berasal dari  utangan ataupun bantuan anggota keluarga yang kebetulan punya duit.

Bayangkan saja, Iuran masuk 6 juta rupiah dan iuran bulanan 300 ribu rupiah  permurid. padahal sekolah negri sudah dibiayai oleh APBN dan APBD, Hal ini rasanya tidak adil dan tidak masuk akal sehat. 6 juta rupiah dikalikan dengan jumlah murid yang baru masuk bukanlah jumlah yang sedikit.

Pungutan semacam ini terjadi setiap tahun. Masyarakat berharap KPK (Komisi Penanggulangan Korupsi) seharusnya melakukan audit mengenai iuran pembangunan tersebut, siapa yang memutuskan dan dana yang terkumpul diapakan?

Setiap tahun KPK sangat rajin mengingatkan mengenai larangan menerima parsel bagi pejabat dan PNS, bahkan KPK juga pernah mengintervensi pembagian alat pemutar music yang dibagikan oleh seorang pejabat kepada tamu undangan pernikahan, pembagian itu dianggap haram atau gratifikasi.

Apakah iuran pembangunan yang sangat memberatkan orang tua murid dibiarkan berjalan terus setiap penerimaan murid baru? mungkin ini lebih penting daripada mengurusi parsel untuk pejabat.

Lebih mengherankan lagi ialah iuran masuk dan iuran bulanan, yang diberlakukan disekolah swasta jauh lebih rendah dari sekolah negri, jika sekolah swasta dapat survive dengan iuran masuk yang lebih rendah, maka ini menjadi tanda Tanya besar buat kita semua.

Sebaiknya sekolah negri diswastakan saja agar lebih murah atau pengelola sekolah swasta diserahi tanggung jawab mengelola sekolah negri.

Demo guru untuk minta kenaikan gaji dan tunjangan  dan  kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan yang semakin naik, terasa sangat kontradiksi dengan perlakuan pihak sekolah kepada setiap murid baru setiap tahun