Keuangan Publik Islam: Alternatif untuk Pembangunan Kesejahteraan Yang Berkelanjutan

Keuangan publik Islam adalah cabang sistem ekonomi syariah yang memegang peranan penting yakni menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika berbicara mengenai hal ini, teori ekonomi syariah sering mengklaim bahwa keuangan publik Islam memandang pendapatan negara dan efisiensi perekonomian sebagai indikator kesejahteraan, dan pengeluaran sebagai sumber ketidakseimbangan fiskal. Namun, keuangan publik Islam jauh lebih luas daripada itu. Cabang ekonomi syariah ini memadukan indikator keadilan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis ke dalam ekonomi global suatu negara. Sebagai ilmu yang relevan terkait di negara Islam yang notabenenya berdasar dari Al-Qur’an dan Hadis, keuangan publik Islam lebih luas dalam implementasinya. Finansial publik Islam menggunakan prinsip syariah yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, serta partisipasi. Itulah yang menjadikan pokok sistem ini lebih manusiawi dan berkelanjutan, antara lain adalah larangan atas riba. Bunga dirasa sudah tidak adil dan dilihat makin meluasnya kesenjangan sosial. Dalam konteks itu, Islam sangat mendorong dan mengutamakan adanya layanan jasa keuangan non bank berdasarkan prinsip etikal yang prosedural; zakat, wakaf, dan obligasi syariah, atau sukuk. Zakat tidak semata adalah ajaran keagamaan, tetapi ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap umat muslim.
Zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan yang sangat efektif. Dalam arti sejatinya, zakat adalah tulang punggung dari sistem ekonomi Islam. Sekumpulan kekayaan yang terkumpul dari mereka yang mampu dalam hal ekonomi dan diperuntukkan kepada kaum dhuafa. Zakat tidak sekadar dapat mengurangkan kemiskinan namun memperbesar daya beli masyarakat seluruhnya. Dalam konteks keuangan publik zakat, zakat dapat menjadi salah satu sumber dari pemerintah untuk membiayai program-program satu,seperti program pendidikan, kesehatan, dll. Keuangan publik Islam tidak hanya cenderung pada zakat, wakaf juga salah satu elemen pendukung utama dalam keuangan Islam. Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal terkait wakaf, wakaf adalah aset pemberian yang dimanfaatkan secara berkelanjutan mensejahterahkan ekonomi masyarakat. Dalam banyak negara Islam, wakaf telah menjadi cara untuk membebaskan anggaran negara dari pembangunan sekolah, rumah sakit, serta jalan dan jembatan. Wakaf yang dikelola secara progresif dan modern dapat diarahkan melalui bank-bank syariah ke proyek-proyek yang besar dan penting, memberikan pengembalian investasi jangka panjang kepada masyarakat. Sejak kemerdekaan, sukuk jadi instrumen investasi yang cukup populer. Sukuk, adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip dan syariah, yang memperbolehkan peluang terus menerus. Sukuk mula-mula diterbitkan oleh Lembaga Manajemen Investasi dan Pembiayaan berdiri sendiri. Sukuk dapat dijadikan oleh negara-negara di dunia sebagai jalan keluar atau penyelesaian dalam membiayai berbagai proyek pembangunannya tanpa harus ada riba didalamnya. Termasuk keuangan publik Islam memiliki banyak keunggulan dibandingkan yang lain, penerapan sebenarnya tetapi tidak tanpa tantangan. Yang mempengaruhi kurang dipahaminya dan tidak diantisipasinya konsep keuangan publik Islam oleh masyarakat dan pemerintah. Ada kerangka anggapan bahwa konsep keuangan publik Islam hanya relevan untuk komunitas Muslim. Padahal, prinsip-prinsipnya memiliki arah universal. Dalam hal ini, tantangan dari area ini adalah sejumlah tujuan edukasi dan sosialisasi. Ini memerlukan edukasi melalui lembaga sekolah, universitas dan yang lainnya.
Keuangan Publik Islam memberikan pendekatan yang menyeimbangkan tentang manajemen keuangan negara, yang lebih manusiawi. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai pusat dari semua Kegiatan, keuangan Publik Islam, bukan hanya berusaha meraih pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi diperkaya kepada seluruh lapisan manusia di dalam masyarakat. Sebagai alternatif keuangan kepada dunia wisata slam yang begitu komplek dan penuh dari tantangan tantangan ini, keuangan Publik islam adalah penyelesaian yang paling ideal. Sistem ini mencakup kebutuhan jangka pendek, namun juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang terus berkesinambungan. Potensi keuangan publik Islam memiliki potensi besar untuk bermanfaat bagi banyak orang untuk menjadi jawaban yang sukses bagi tantangan global yang semakin kompleks. Sistem keuangan ini, lulus dengan nilai-nilai moral dan spiritual, menawarkan kerangka kerja yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas. Ada banyak cara untuk membangun sistem keuangan publik Islam dengan lebih baik. Misalnya, kesinambungan pemerintah, lembaga keuangan perantara, dan masyarakat adalah salah satu caranya. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan peraturan prosedural yang meningkatkan koordinasi dalam manajemen zakat,
Bagian Terakhir yang perlu diperkuat adalah kapasitas sektor ini dalam memahami dan mengelola instrumen ini dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, edukasi masyarakat tentang manfaat keuangan ini juga akan memperkuat sistem ini. Lebih banyak orang yang sadar bahwa baik zakat, wakaf, dan investasi syariah yang optimal berdampak positif bagi mereka akan mendukung pengembangan yang lebih baik dari program-program keuangan publik Islam. Sebagai contoh, manajemen zakat yang optimal bukan hanya akan membantu memberantas kemiskinan tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. wakaf, dan investasi syariah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program keuangan publik Islam. Misalnya, pengelolaan zakat yang optimal tidak hanya berguna untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga dapat mendukung program pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini pada akhirnya menciptakan siklus keberlanjutan yang berdampak positif pada seluruh lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, sektor akademis memainkan peran besar dalam hal ini, sedang seberapa dalam prinsip-prinsip keuangan Islam diajarkan kepada generasi mendatang. Pendidikan dari semua tingkat, mulai dari sekolah hingga universitas, dapat menyertakan kursus atau mata kuliah yang lebih luas di prinsip-prinsip keuangan Islam. Berkat ini, anak muda tidak hanya memiliki ide dasar tentang syariah, tetapi mereka juga secara langsung menghasilkan inovasi dalam debitur sektor ini di masa depan untuk menyelesaikan masalah ekonomi masa depan. Pencegahan adalah obat yang lebih baik dari pada obat, dan jika pendidikan di sekolah dasar menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.
Kolaborasi antarnegara juga perlu ditingkatkan di tingkat internasional untuk memperluas penerapan sistem keuangan publik Islam. Forum-forum global dapat menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari negara-negara di mana konsep ini berhasil diterapkan. Negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim terus-menerus mulai tertarik pada sistem syariah yang bertanggung jawab, mereka perlu mencoba proyek-proyek percontohan untuk melihat manfaatnya. Misalnya, sukuk hijau menjadi sangat populer di antara penerbit obligasi lainnya karena sangat sesuai dengan agenda keberlanjutan global, sehingga banyak investor yang tertarik dan mulai memilihnya. Kesimpulannya, integrasi didasarkan pada aspek kebijakan dimana skema publik selalu lebih ramah lingkungan dibandingkan skema privat. Penting pula untuk memperhatikan integrasi antara keuangan publik Islam dan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sistem ini secara alami mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Instrumen seperti zakat dan wakaf dapat diarahkan untuk mendanai program-program yang sejalan dengan tujuan tersebut, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan keuangan publik Islam, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Regulasi yang kuat, manajemen yang transparan, serta inovasi teknologi harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem yang efisien dan terpercaya.