![p-20160825-124621-593fb4633697739c688aebe8.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/06/13/p-20160825-124621-593fb4633697739c688aebe8.jpg?t=o&v=770)
Kabupaten Poso Sulawesi tengah dikenal sebagai daerah konflik oleh masyarakat Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2000-an menjadi momen yang berkesan dan menjadi pelajaran berharga akan pentingnya NKRI. Banyak yang beranggapan bahwa keadaan Poso masih tetap sama dengan yang terjadi 16 tahun lalu. Menilik hal tersebut, universitas Hasanuddin mengadakan kerjasama dengan Kodam VII Wirabuana melalui kuliah kerja nyata yang disebut sebagai KKN Tematik NKRI Poso. KKN Tematik NKRI Poso tersebut tidak terlepas dari tri darma perguruan tinggi.
Melalui sambutan Bupati Poso saat pelepasan dan pembekalan KKN Tematik NKRI Poso di kodim 1703 Pamona Selatan, Â mengatakan bahwa kabupaten Poso masih terbelenggu oleh stereotip dari luar. Oleh karena itu, mahasiswa KKN dapat membantu menghilangkan stereotip tersebut lewat media sosial tanpa memihak golongan tertentu atau menimbulkan isu-isu yang dapat memicu pandangan baru terkait konflik.
lokasi penempatan KKN NKRI Poso berada pada kecamatan Pamona Selatan dan Pamona Pusalemba. Lokasi tersebut tersebar di lima desa yakni Pasir Putih, Pendolo, Bangun Jaya, Dulumai dan Peura. Namun, dalam tulisan ini hanya berfokus pada satu desa yaitu Bangun Jaya. Pengambilan data dilakukan selama lima belas hari dengan mewawancarai instrument kunci dan beberapa warga. Adapun muatan dari tulisan ini terkait dengan kondisi geografis, demografis dan budaya masyarakat kabupaten Poso terkhusus pada desa Bangun Jaya.
Budaya Masyarakat Desa Bangun Jaya
Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso
Poso merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 8.712,25 km2. Secara geografis, Poso terletak pada pesisir pantai, sebagian lain terletak di perairan Teluk Tomini, Teluk Tolo, kawasan hutan dan lembah pegunungan. Kabupaten Poso memiliki penduduk sebanyak 225. 379 Jiwa dengan beragam suku dan agama. Selain itu, Kabupaten Poso juga memiliki 19 Kecamatan dengan ± 160 desa. Satu diantara beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso yaitu KeSuku Pamona merupakan masyarakat pribumi yang hidup berdampingan dengan masyarakat transmigran seperti suku Bugis, Jawa, Bali, Toraja dan Lombok.
Hal ini dilihat dari realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan, baik pada perbedaan suku, bahasa, maupun kepercayaan. Kebersamaan tersebut tidak lepas dari prinsip hidup suku Pamona yaitu Sintuwu Marosoyang dijadikan falsafah hidup. Sintuwu Marosoberasal dari dua suku kata ‘Sintuwu’yang diartikan sebagai persekutuan, persatuan, dan kesederhanaan, sedangkan ‘Maroso’ berarti kuat. Jadi, Sintuwu Marosodiartikan sebagai persekutuan hidup yang kuat. Prinsip inilah yang juga dipegang oleh masyarakat desa Bangun Jaya yang ada di Kecamatan Pamona Selatan.
Sebagian masyarakat yang mendiami Desa Bangun Jaya merupakan transmigran dari Jawa Timur pada masa orde baru. Transmigran mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa rumah, sembako, dan lahan kosong untuk bertani atau bercocok tanam. Selain suku Jawa, juga dihuni oleh suku Pamona, Bugis, Lombok, Bali, dan Toraja. Masyarakat yang mendiami Bangun Jaya sebagian besar bukan masyarakat pribumi. Kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Poso khususnya Kecamatan Pamona Selatan telah memberikan daya tarik bagi masyarakat luar.Â
Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan desa Pendolo, timur berbatasan dengan Maya Jaya, barat berbatasan dengan Pandayora dan sebelah selatan berbatasan dengan Maya Jaya. Secara demografi, jumlah penduduk yang bermukim di Bangun Jaya sebanyak 532 jiwa dengan 159 kepala keluarga. Penduduk yang mendiami desa Bangun Jaya  mayoritas suku jawa sebanyak 244 jiwa dan suku Bugis sebanyak 241 jiwa. Sedangkan suku Lombok berjumlah 9 jiwa, Bali berjumlah 3 jiwa, Pamona berjumlah 2 jiwa dan Toraja sebanyak 2 jiwa. Keseluruhan penduduk tersebut memeluk agama Islam dengan persentase 100%.
Bahasa yang digunakan masyarakat Bangun Jaya adalah bahasa daerah suku Jawa, bahasa daerah suku Bugis dan bahasa Indonesia. Umumnya, penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal seperti, rapat aparat desa, proses belajar mengajar dan sebagainya. Hal ini, berbeda dengan kedudukan bahasa daerah yang digunakan masayarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Â Â