Mohon tunggu...
Asmin Safari
Asmin Safari Mohon Tunggu... -

Hak Rakyat atas pemerintahan yang baik

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pemilu-KPU sama-sama amburadul

13 April 2009   06:50 Diperbarui: 26 Juni 2015   20:13 150
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jika bercerita tentang independensi, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Andi Nurpati pun terlihat begitu bahagia mendampingi Ketua Pembina Partai Demokrat dan keluarganya ketika melakukan pencontrengan di Cikeas.

Sekarang ini pun, seolah-olah posisi KPU jauh lebih kuat secara politis jika dibandingkan dengan Bawaslu. Walau diera sekarang posisi dan kinerja Bawaslu sudah sangat maju dan memiliki keberanian untuk melarang parpol berbuat seenaknya dimasa kampanye.

Pada masa orba ada lagu yang sangat familiar dikuping kita generasi masa itu. “pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira”. Ditahun 1999, KPU masa itu berhasil menciptakan icon “inga-inga”, sehingga masyarakat tahu bahwa akan dilaksanakan pemilu. Sekarang masyarakat tahu akan ada pemilu dari iklan dari parpol, apakah itu salah, tidak, tapi tidak tepat.

Apakah Pemilu kali ini gagal?

Jika mengikuti asas prosedural, pemilu ini sukses dan sesuai dengan konstitusi. Namun kualitas sangat jauh dari harapan. Hak dasar warga Negara untuk melaksanakan hak memilihnya pun terabaikan karena permasalahan administrasi yang terkesan sepele. Apalagi kemenangan sudah ditangan, sehingga berbagai kegagalan pelaksanaan pemilu ini pun bukan menjadi perhatian serius. Malahan terkesan saat ini jika ada partai yang bersuara lemahnya pelaksanaan pemilu, itu adalah suara yang kalah.

Celakanya lagi, pengawasan pemilu dari berbagai kelompok masyarakat pun sudah bukan lagi pekerjaan yang seksi dan menggiurkan seperti halnya pemilu 1999. KIPP, Forum Rektor, JPRR atau berbagai lembaga asing pun sudah tidak terdengar tahun ini. Mungkin dana dari Negara donor sudah tidak ada lagi karena proyek demokratisasi di Indonesia sudah dianggap sukses. Menjadi konsultan politik dan survey sepertinya jauh lebih menggiurkan dibandingkan pengawasan.

Para elit partai pun lebih nikmat melakukan komunikasi-komunikasi politik, berhitung-hitung dan berkhayal. Hak dasar warga Negara tetap yang kesekian.

Semoga ada kebaikan dari pemilu kali ini. Jika tidak kita hanya akan menjadi Negara lembek nan lamban. Walau banyak kalangan yang masih menguntungkan posisi kita jika dibandingkan dengan Thailand, tapi kenapa perbandingannya dengan Negara yang lebih jelek ya.

Ini hanya sekedar suara gugatan atas kinerja KPU yang sangat diluar kewarasan akal sehat yang telah berhasil menghabiskan uang Negara trilyunan dengan sukses.

Asmin Safari Lubis

Gg Kancil, Jakarta

21.59-12042009

(Tulisan lanjutan dari "nilai sakral pemilu kali ini")

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun