Pembahasan tentang permasalahan ekonomi, politik dan keamanan Papua tidak pernah ada habisnya. Mulai dari kalangan pejabat elit, politisi, forum mahasiswa, LSM, bahkan sampai sering jadi perbincangan di warung kopi.
Yang menjadi topik pembahasan utama paling tidak selalu bersinggungan dengan kenapa perekonomian Papua lebih tertinggal dari wilayah lain di Indonesia dan kenapa selalu terjadi konflik di Papua, sampai pada isu pelanggaran HAM?
Pada dasarnya permasalahan yang ada di Papua tidaklah begitu pelik seperti yang ada digambaran media nasional, apalagi di media internasional. Karena inti dari permasalahan yang ada di Papua terletak pada rendahnya kualitas birokrasi pemerintahan di wilayah tersebut dan juga karena kontur wilayah yang terpisah antara penduduk pantai dan gunung. Sehingga permasahan tersebut seperti lingkaran setan yang tidak pernah ada habisnya.
Tentu saja tidak semua aparatur pemerintah tidak profesional, pasti ada yang betul-betul berdedikasi mengabdi pada daerahnya, akan tetapi fakta lapangannya banyak praktek yang tidak sesuai dengan kode etik birokrasi. Contoh kecil seperti kantor-kantor dinas yang kosong meskipun itu masih jam kerja dan banyaknya pejabat pemerintah yang tidak ada di pos kerjanya.
Tinjauan Ekonomi
Kalau ditinjau dari segi ekonomi, pembangunan di Indonesia itu bersifat gradual dari Jawa. Dalam artian semakin wilayah tersebut mendekat ke pulau Jawa maka akan semakin maju ekonominya.
Kondisi pembangunan di daerah perkotaan seperti Jaya Pura di Papua dan Sorong di Papua Barat mirip dengan kondisi perekonomian Makassar diawal tahun 2000.
Kemajuan pembangunan Makassar (Sulawesi Selatan) sebenarnya tidak terlepas dari faktor wilayah yang menjadi penghubung strategis dengan pulau-pulau laiinya di kawasan timur Indonesia. Hal itu kemudian ditunjang dengan berkembangnya berbagai sarana perguruan tinggi, sehingga banyak pendatang baik itu dari Maluku, Ambon, Papua dan daerah timur lainnya yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Makassar. Disamping itu Makassar juga lebih dekat dari daerah asal mereka dan dianggap lebih murah ketimbang di Jawa, apalagi tentu ongkos transportasi ke Jawa jauh lebih mahal.
Mahasiswa dari Papua yang menuntut ilmu baik di Sulawesi dan di Jawa bisa dikategorikan sebagai mahasiswa unggulan, karena tentu yang biasanya merantau untuk kuliah itu tergolong menjadi dua, mahasiswa berkecukupan dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan pembiayaan.
Mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, biasanya berasal dari keluarga yang mapan, baik itu memiliki latar belakang pendidikan yang cukup atau kemampuan soft skill yang lain seperti berdagang, tenaga pengajar dll. Sehingga pada dasarnya anak tersebut sudah memiliki dasar yang kuat.
Nah yang menjadi permasalahan kemudian, ketika anak-anak rantau tersebut sudah selesai dengan pendidikan mereka, banyak yang memilih untuk tinggal dan menetap di wilayah perkotaan yang menyebabkan kemampuan sumber daya manusia terampil menjadi terpusat di kantong-kantong wilayah tertentu. Apalagi fenomena lulusan sarjana yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
