Banyaknya Anggota DPR yang Masih Melakukan Tindakan Pidana Korupsi

Kata "KORUPSI" sudah tidak terdengar asing lagi ditelinga kita. Kasus korupsi sudah seringkali terjadi di Indonesia, perilaku korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan. Korupsi ini sering dijumpai dan dilakukan oleh merka yang mempunyai kuasa dan gelap mata. Seringkali kita mendengar bahwa anggota DPR, Bupati, Walikota bahkan mentri pun pernah melakukan korupsi di negara kita ini.

Menurut Ketua KPK, pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi anggota DPR memang menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius.Anggota DPR memiliki banyak kewenangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan memicu perilaku koruptif. Hal ini diperparah dengan penindakan yang masih terkesan lamban dan tidak tegas.

Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan). Maka dari itu banyak sekali para pejabat daerah, anggota DPR dan lain sebagainya yang melakukan tindakan pidana korupsi.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR merupakan masalah serius di Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR bukan pertama kali terjadi. Bentuk korupsi anggota Dewan daerah adalah penyuapan dan penyalahgunaan anggaran. Praktik korupsi terjadi dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki DPR, yaitu pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembuatan peraturan.

Beberapa anggota DPR juga terkena kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi anggota DPR memang menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Keterlibatan anggota DPR dalam tindak pidana korupsi ini memang sudah sangat memalukan sekali, karena secara normatif terjadi perluasan subyek pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penindakan yang kuat dan komprehensif bagi para koruptor berbaju safari anggota DPR ini.

Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab ini, salah satunya adalah kasus yang melibatkan peserta pemilu. Karena tidak lama lagi akan diadakan Pemilihan Umum peesdien, maka penanganan kasus korupsi yang melibatkan peserta pemilu harus dipercepat agar dapat mencegah calon presiden ataupun calon anggota DPR yang bermental korup menang dalam Pemilu. Jika penanganan kasus korupsi ditunda sampai pemilu selesai, maka ini membuktikan dan memperlihatkan bahwa Kejaksaan Agung itu seperti berpolitik dan bekerjasama dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi ini.

Dalam rangka memperbaiki dan menghilangkan perilaku koruptif ini, semua pihak harus mau dan mampu melakukannya. Hal ini meliputi penguatan mekanisme penindakan, dukungan publik yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas dan komprehensif bagi para koruptor berbaju safari yaitu anggota DPR.

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi eksistensi bangsa dan negara. Korupsi juga memberikan dampak positif bagi para pelakunya. Untuk itu dampak dari terjadinya korupsi ini sangat banyak sekali, berikut adalah beberapa dampak korupsi yang dapat mengganggu eksistensi bangsa dan negara:

1.Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara

2.Korupsi dapat menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan

3.Korupsi juga dapat menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin miskin

4.Korupsi juga dapat menghambat pembangunan, Korupsi dapat menghambat perkembangan ekonomi dan berbagai rencana pembangunan.

5.Menurunnya kualitas pelayanan publik. Korupsi dapat menyebabkan terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mahalnya harga jasa dan pelayanan publik.

6.Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, sehingga eksistensi negara terganggu.

7.Melemahnya pertahanan dan keamanan negara. Korupsi dapat menyebabkan lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.

8.Pembunuhan ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan. Korupsi dapat membunuh ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan, sehingga eksistensi bangsa terganggu.

Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa korupsi ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi harus dilakukan secara serius dan tegas agar eksistensi bangsa dan negara dapat terjaga.

Untuk mengurangi perilaku koruptif anggota DPR, diperlukan sistem checks and balances di parlemen serta penegakan hukum yang kuat dan komprehensif bagi para koruptor berbaju safari anggota DPR. Selain itu, dukungan publik yang kuat juga diperlukan agar KPK dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Namun seringkali kita menemui para koruptor ini tertangkap oleh KPK dan terlihat tidak ada penyesalan dalam wajahnya. Mereka kadang masih bisa tersenyum dan menunjukkan wajahnya dengan bangga seakan tidak terjadi apa-apa. Dan terkadang perilaku yang mereka buat ini tidak sebanding dengan hukuman yang mereka dapatkan. Seringkali kita menjumpai mereka mendapat hukuman yang menurut kita tidak sesuai dengan perilaku dan tindakan yang mereka perbuat. Hukuman dan vonis yang mereka dapat seringkali bonus yang paling rendah.

Dan apakah ini merupakan bentuk atau suatu keadilan?

Apakah kita akan membiarkan kasus-kasus korupsi ini terus terjadi di negara kita?

Coba teman-teman bayangkan, bahwasanya akibat dari korupsi ini banyak sekali pihak yang dirugikan, baik masyarakat negara ataupun bangsa, bahkan mereka sendiri yang melakukan pun akan rugi.

Ayo kita bersama-sama membasmi dan mencegah terjadinya korupsi ini dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Pemilihan umum (pemilu) sebentar lagi akan dilaksanakan, marilah kita memilih calon pemimpin kita dengan bijak dan tanpa adanya suap. Dalam rangka memperbaiki perilaku koruptif ini, semua pihak harus mau dan mampu melakukannya.