Salam hormat, Pak ...
Terlebih dahulu saya ucapkan semoga Bapak dalam keadaan sehat wal’afiat, dilindungi setiap langkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Saya tidak tahu, apakah surat ini beredar begitu luas atau tidak. Atau juga akan ditindak hukum karena termasuk surat penyebar kebencian. Yang jelas sebagai penulis berdarah muda, saya ikut bersuara atas Surat Edaran (hate speech) menangani ujaran kebencian.
Secara pribadi tak ada untungnya mencampuri urusan pemerintahan, dan tak ada untungnya juga ikut berkomentar atas Surat Edaran tersebut. Namun di sisi lain, ada keganjalan di hati untuk diluapkan. Mungkin Bapak juga tahu, seorang penulis tak bisa menahan nafsunya untuk menulis. Ia tidak bisa berpuasa untuk itu.
Kita diajarkan di bangku sekolah arti Demokrasi. Dan selama 70 tahun pula, negara kita menganut Demokrasi. Mulai Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan sekarang Era Reformasi, akar Dari demokrasi itu sendiri. Yang cukup anehnya, saat rakyat menikmati pesta Demokrasi (berani bersuara), di saat itu pula pemerintah mencoba membungkamnya.
Dan masa rezim Soeharto, masa di mana suara itu benar-benar dibungkam. Yang pada akhirnya, rezim Orde Baru pun runtuh oleh sistem Demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya adalah: Apakah kebebasan berpendapat karena asas Demokrasi tersebut yang mengacaukan negara itu sendiri?
Pak Badrodin Haiti yang saya hormati ...
Selaku Kapolri di negeri ini, tentu saja Bapak cukup bijak bertindak demi keamanan negara melalui Surat Edaran Penyebar Kebencian. Mengingat rakyat Indonesia, khususnya netizen tidak bisa lagi membedakan antara kritikan dan hinaan.
Saya akui, saya termasuk pemuda yang ikut berceloteh (mengeritik) kinerja pemerintah. Namun demikian, saya tidak ada kepentingan dengan urusan politik, bukan pula dari kubu sebelah. Karena saya sudah sejak lama pudarnya kepercayaan terhadap politisi. Jadi saya ikut berpendapat di perpolitikan negeri ini, murni dari hati saya pribadi.
Sebelumnya Bapak juga bilang, penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu untuk kepastian proses hukum. Cukup mengagumkan memang, membaca “kepastian proses hukum”. Ini bukan pesimis atau skeptis, sejauh mana Bapak sebagai Kapolri memastikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia? Apakah Bapak tidak sadar rakyat Indonesia sudah memudar kepercayaannya terhadap keadilan Indonesia?
Nah, sekarang Bapak tegaskan pula Surat Edaran itu untuk kepastian hukum. Ini cukup menggelikan saya pikir. Kita tidak perlu jauh-jauh berbicara kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Anak kecil juga tahu bagaimana kinerja kepolisian sekarang. Ya, tentu saja masih banyak pula polisi yang berhati suci. Dan kita tanyakan pula kenapa adik-adik kita ingin mendaftar menjadi POLRI? Bukankah peluangnya lebih besar di sana.
