Kualitas seorang pemimpin adalah mampu memimpin dan mengorganisir orang-orang yang tidak membutuhkan pemimpin. Kiranya hal demikianlah yang diupayakan oleh SYL.
SYL sebagai Menteri Pertanian
Penunjukan SYL sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi tentu bukan tanpa alasan dan pertimbangan namun itu hanya diketahui oleh Tuhan, Jokowi dan SYL. Seperti yang dibahasakan oleh Syamsuddin Radjab yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jenggala Center dan Dosen HTN UIN Alauddin Makassar dalam tulisan opininya, "SYL Asa Kaum Tani" yang dimuat di Harian Fajar, 24 Oktober 2019.
Kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki kekayaan dan penghasilan tertinggi pada sektor pertanian.
Terdapat kurang lebih 21 Kabupaten, 3 Kota, 285 Kecamatan dan 664 Desa/Kelurahan dan mayoritas penghasilan utama masyarakatnya adalah berasal dari hasil pertanian. Sebagai unsur praduga, keputusan Jokowi menunjuk SYL sebagai Menteri Pertanian tidak terlepas daripada kacamata pertumbuhan ekonomi Sul-Sel yang notabenenya berasal dari hasil pertanian.
Sebuah kewajaran jika Jokowi mempercayakan jabatan Menteri Pertanian kepada SYL selaku tokoh yang berpengaruh sekaligus amanahnya kepada SYL untuk menjaga stabilitas perekonomian di sektor pertanian khususnya Sul-sel dan menerapkan hal yang sama di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
Di lain sisi, jika Okky Madasari berharap pada Nadiem untuk mengembalikan wajah asli pendidikan sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 maka kita pun tentu berharap kepada SYL menjadi obat penyembuh beberapa konflik agraria khususnya sektor pertanian di Sul-sel dan Indonesia umumnya.
Dilansir dari data KPA Sul-Sel 2018 menyebutkan bahwa pada sektor pertanian/perkebunan terindentifikasi ada 160.420 Ha konsesi lahan perkebunan. Konsesi tersebut tersebar di 12 Kabupaten di Sulawesi Selatan. Di 12 kabupaten tersebut terdapat konsesi lahan perkebunan dan peternakan seluas 203,696.4 Ha, namun didominasi dengan perkebunan.
Selanjutnya, Kriminalisasi petani/warga yang berjumlah 57 orang dan juga krisis pangan bersumber dari kebijakan sektor agraria, mencerminkan bahwa tidak secara sungguh-sungguh menjalankan mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta amanat TAP MRS No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Penyelesaian konflik agraria di sektor pertanian dan sektor lainnya merupakan harapan tersendiri untuk SYL. Beliau adalah sosok pemimpin yang bijaksana. Semoga di tangan beliau, konflik agraria sedikit demi sedikit dapat terselesaikan dan masyarakat dapat merasakan keadilan.
