Mohon tunggu...
asiah
asiah Mohon Tunggu... Administrasi - ASN

Teori bisa kita buat jika kita sering melihat suatu kejadian secara berulang - ulang dengan bentuk yang sama.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Rencana Kerja Tahun 2021 Seharusnya Fokus Kepada Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan

29 Mei 2020   14:49 Diperbarui: 29 Mei 2020   14:53 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Program Kerja untuk Tahun 2021 seharusnya di ubah walaupun sudah melaksanakan Muserembang akan tetapi karena adanya  sifat urgen yaitu dalam kategori Bencana Nasional ( covid -19) maka prioritas utama seharusnya adalah di bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan ketenagakerjaan, untuk masalah Infrastruktur seharusnya ditiadakan selama masih ada wabah covid - 19.  

Implementasi dari empat aspek tersebut adalah sifatnya sangat dibutuhkan oleh  semua golongan, sebagaimana  Kita ketahui bahwa perekonomian sekarang  dalam keadaan masalah besar mengapa tidak ? karena selama PSBB belaku semua menjadi lumpuh, dampaknya adalah mata rantai / siklus dari dari semua aspek macet, Mulai dari UMKM sampai Usaha Besar menengah semuanya imbasanya sangatlah besar, pengangguran dimana - mana yang menyebabkan situasi keamanan mengkhawatirkan.

 Efeknya bukan saja kepada para pengusaha itu sendiri, akan tetapi Pajak penghasilan yang dihasilkan berkurang malahan Nihil, jikalau Nihil artinya bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak ada, sehingga kesejahteraan daerah tersebut  akan terancam, kemampuan keuangan Daerah dibawah rata - rata karena yang menjadi poin penambah tidak ada ,  sedangkan pengurang untu belanja langsung tetap, bagaimana bisa berjalan roda Pemerintahan jika kemampuan Keuangan daerah sudah pada poin tersebut, ini yang kita harus perhatikan bersama.

Untuk Sementara Masalah transferan Dana Alokasi Khusus pada Infrastruktur  ditiadakan saja karena semua bisa berjalan tanpa hal tersebut,  belanja tidak langsung yang sifanya penting saja, dan sebaiknya ada kontrol langsung dari Pemerintahn pusat saat Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah, karena jika tidak maka Asistensi anggaran Pemerintah daerah akan tetap sama dengan tahun - tahun sebelumnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun