Sikapi Persoalan Papua, Tokoh Gereja Minta Pejabat Tak Bermuka Dua

Jayapura -  Tokoh Papua Alberth Yoku, S.Th, meminta kepala daerah dan pejabat Papua bersikap tegas dan tidak bermuka dua dalam menyikapi persoalan Papua."Orang yang sudah menjadi anggota MRP, DPRP, Gubernur,  Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota harus bicara jujur, dia menikmati semua hal dari pemerintah. Tapi malah ada yang terlibat mendorong separatisme, referendum dan Papua Merdeka. Ini tidak betul," tegas Alberth Yoku, di Jayapura, Sabtu 21 Februari 2019.

Menurut dia, bangsa dan negara kita ini telah melakukan berbagai ha dengan sangat baik dan memajukan, jangan dipungkiri.

"Maka hindarilah pikiran-pikiran yang didorong oleh siapapun yang sudah menjadi hal yang diketahui umum itu, sehingga tidak berhadapan dengan pendekatan keamanan securty yang cukup tinggi," ucap Alberth Yoku

Mantan ketua Gereja Sinode Papua ini meminta kepada kepala daerah atau para pejabat Papua untuk mencerdaskan rakyat. Bukan malah menghasut warga.

"Yang perlu dilakukan sekarang ini adalah melakukan pendidikan perubahan mainset, bahwa saya adalah warga negara Indonesia, saya sekolah hingga saya jadi DPR, MRP, Gubernur. Kata-kata kita sebagai pemimpin itu berpengaruh kepada saudara kita yang tidak sekolah baik. Sehingga mereka menjadi orang yang emosional, dan mudah terprovokasi," katanya.

Pria yang menjadi ketua tim 61 tokoh Papua yang bertemu Presiden Jokowidodo beberapa waktu lalu di Istana Negara Menyatakan bahwayang dibutuhkan saat ini di Papua adalah adalah orang-orang yang punya wawasan nasional dan beriman kepada Tuhan dengan baik, yang jujur dan tidak munafik.

Dirinya meminta semua pihak, baik di kalangan pejabat, maupun pemuda dan masyarakat umum lainnya untuk berfikir positif, memiliki pemikiran yang konstruktif membangun Papua untuk lebih baik.

"Harus disadari dan ditanamkan bahwa saya ini orang Indonesia, saya ini makan minum dan segala macamnya ini di Indonesia. Jadi berfikir positif lah,"ucapnya.

Dirinya juga mengapresiasi kehadiran pihak TNI Polri dari berbagai daerah dinusantara untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. Pendekatan yang sifatnya represif  dan keamanan yang g begitu ketat mungkin harus dikurangi.

"Namun ini wajar, negara melihat ada orang yang perlu dilakukan pendekatan dengan cara itu. Namun masih banyak orang yang banyak. Sehingga perlu dirangkul," pungkasnya.