Invasi Ekonomi dan Utang Negara Atas Bank

Negara yang mempertahankan diri tidak akan lenyap". Itu adalah Penggalan Kalimat Albert I (Raja Belgia) ketika bala tentara Jerman dengan strategi Schlieffen sedang meransek masuki Belgia pada Perang Dunia Pertama.

Saat semua Negara Core (Amerika, China dan Uni Eropa serta Negara Maju lainnya) sedang Baku-Hantam dalam Perang Dagang. Maka sepantasnyalah Indonesia mampu mempertahankan diri sebagaimana maksud dari pasal 30 UUD RI 1945. Setidaknya pasal ini dapat dipersepsikan sebagai langkah melindungi kepentingan keamanan nasional dari segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat Perang Dagang tersebut.

Sejalan dengan judul di atas, penulis akan mengetengahkan fiksasi obyektif terhadap judul ini. Yakni kenapa harus muncul Istilah Negara Core, karena berasal dari Teori Dependensi yang dikembangkan oleh Fernando H. Cardoso, Faletto, dan Theotonio Dos Santos tentang pembagian dunia menjadi dua bagian. 

Negara Core yang menikmati dampak positif dari industrialisasi dan Negara Pheripery yang lebih sering dieksploitasi oleh Negara Core. Akan tetapi, ada fenomena aneh saat ini, di mana sesama Negara Core sedang dalam proses baku-hantam dengan proxy war yang dijuluki Perang Dagang dan Invasi Ekonomi. 

Menurut penulis, Perang Dagang yang sedang terjadi adalah respon pemerintahan Donald J. Trump untuk melindungi kepentingan keamanan nasional AS dari invasi ekonomi China, Uni Eropa, Jepang, Meksiko, dan Jerman, yang telah unggul dengan semua kebijakan merkantelisme berbasis kapitalisme lantaran pemanfaatan Pasar Terbuka AS selama ini.

Nah, mengenai istilah Invasi Ekonomi merupakan istilah yang diperkenalkan para Diplomat AS di pertengahan Januari 2017 yang tadinya masih menyasar pada asumsi bahwa Invasi Ekonomi China hanya dilakukan dengan cara promosi tentang Surplus perekonomian China di semua media di dunia secara besar-besaran, yang berhadap-hadapan dengan tinjauan skeptis para pakar ekonomi AS tentang praktek 50 kegiatan Invasi Ekonomi yang dilakukan China di AS dan seluruh dunia. 

Sebahagian besarnya melanggar batas-batas regulasi perdagangan international. Oleh karena itu, kegagalan dalam perekonomian yang dialami AS merupakan ramalan dari pandangan konvensional Ekonomi Politik Internasional (EPI), Marxisme, yang menjelaskan bahwa krisis merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem kapitalis dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya boom and bust cycle. 

Berdasarkan teori yang telah disampaikan, maka penulis memandang bahwa neoliberalisme telah gagal di rumahnya sendiri (di-AS). Apa yang disebut Administrasi Perdagangan Bebas berarti sebuah sikap perdagangan yang mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan, bersifat gratis dan bebas bagi semua Negara pelaku di perdagangan bebas. 

Akan tetapi, AS telah mengklaim, bahwa akibat iklim Mekanisme Pasar Bebas inilah telah menjadikan selama ini AS menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang bersifat timbal balik dan terkadang non tarif serta tanpa hambatan birokrasi bagi Negara-negara yang bekerjasama dengannya sehingga menimbulkan kerugian.

Menariknya adalah apa yang dikatakan Peter Navarro (White House National Trade Council and Office of Trade & Manufacturing Policy Director), Direktur Kebijakan Perdagangan & Manufaktur Gedung Putih (OTMP) dalam sebuah pidatonya di Tanggal 28 Juni 2018 ketika beliau diundang oleh Hudson Institute dalam menanggapi masalah kompleks ini. 

Dia telah memanggi Seluruh Intelejen dan Agensi dalam jumlah besar untuk kembali memonitor semua laporan Ekspor-Impor AS dengan sangat teliti dan hati-hati sehingga menghasilkan dokumentasi data yang akurat yang diberi nama Laporan DI UX. Laporan ini dikeluarkan resmi oleh Pentagon yang memaparkan tentang perdagangan AS secara mendetail.