Diskursus Kritik Mutual Agreement Procedure Tax Treaty Sesuai SE DJP

"Diskursus Kritik Mutual Agreement  Procedure  Tax Treaty  Sesuai SE - 52/PJ/2021"

 

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

P3B merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing dalam rangka membagi hak pemajakan serta mencegah penghindaran pengenaan pajak. P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Kedudukan P3B atas Undang-undang Domestik

Pasal 32A UU PPh:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

• Kedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh. (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh);
• Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan ("Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws").

UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

• Pasal 1 ayat (1):
• Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik;            
• Pasal 1 ayat (2) :
• Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval);
• Pasal 4 ayat (1):
• Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Apa itu Mutual Agreement Procedure (MAP) ?

Mutual Procedure (MAP) adalah Prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam penerapan P3B. Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Prosedur persetujuan bersama dikenal dengan istilah Mutual Agreement Procedure (MAP).