MENTERI BUMN Dahlan Iskan tak bergeming. Dia ogah tanggapi surat protes Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) tentang pengangkatan kembali RJ Lino sebagai Dirut di perusahaan tersebut. “Nanti kalau ditanggapi, serikat-serikat pekerja di BUMN lain juga ikut protes pengangkatan dirut mereka,” begitu Dahlan Iskan beralasan. Enteng. Ceritanya bermula dari tanggal 11 Maret lalu, Menteri BUMN mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Direksi Pelindo II. Salah satu nama yang tercantum dalam SK tersebut adalah RJ Lino yang kembali diangkat menjadi Dirut Pelindo II. Padahal masa jabatan periode sebelumnya baru akan berakhir bulan Mei 2014 dan Pelindo II belum melaksanakan RUPS untuk Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan Pengelolaan Perusahaan tahun anggaran 2014. [caption id="" align="alignnone" width="553" caption="Gedung Pelabuhan Tanjung Priok"][/caption] Namun demikian, Dahlan Iskan menyebutkan pengangkatan kembali RJ Lino menjadi Dirut karena kinerja yang bersangkutan dinilai bagus. Menolak Lain Dahlan Iskan, lain pula penilaian SPPI II. Hanya berselang tiga hari dari tanggal SK pengangkatan, Ketua Umum SPPI II Kirnoto mengirimkan surat kepada Menteri BUMN, perihal pernyataan penolakan atas pengangkatan kembali RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II. Dalam surat yang sama, SPPI II menyebutkan berbagai alasan penolakan tersebut. Misalnya saja, pengadaan alat dan ICT yang diduga bermasalah, dugaan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG), pembangunan Terminal Kalibaru yang juga diduga sarat masalah, sampai sikap RJ Lino yang memecat 33 orang karyawan Pelindo II dan dinilai tidak mengindahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), UU No 13 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Direksi. Tentang penilaian kinerja bagus seperti disematkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua Umum SPPI II justeru punya pandangan yang berbeda. Menurut Kirnoto, investasi besar-besaran alat bongkar muat yang dilakukan RJ Lino berdampak pada meningkatnya tarif di pelabuhan. Ironisnya, tidak sedikit alat yang baru dibeli tersebut bermasalah. Alih-alih meningkatkan pelayanan, yang terjadi justeru hanya menjadi pajangan belaka. Misalnya saja, Gantry Luffing Crane (GLC) di cabang pelabuhan utama yang harusnya hanya cocok untuk bongkar muat general cargo tapi dipaksa untuk melayani b/m petikemas dan berdampak pada ekonomi biaya tinggi, sedangkan kinerja jauh dari harapan. Pun, QCC Twin Lift yang dibeli dengan harga mahal untuk ditempatkan di pelabuhan sungai dan sekarang lebih banyak nganggurnya daripada bekerja. Sudah jelas di cabang tersebut operasional tidak mendukung QCC Twin Lift. Lalu bagaimana dengan investasi di Pelabuhan Sorong? “Sami mawon,” ungkap Kirnoto, nasibnya juga mangkrak. Alat simulator di P2K senilai Rp 23 miliar sejak dipasang setahun lebih sampai saat ini tidak bisa dipakai sama sekali karena dibuat oleh vendor yang tidak memiliki kompetensi pembuatan simulator sama sekali. Begitu juga dengan pembuatan kajian dan pekerjaan konsultan asing melalui penunjukan langsung dan biaya ratusan miliar hanya menghasilkan tumpukan kertas dan dokumen yang tidak terpakai. Masih ada lagi, pembangunan Terminal Kalibaru yang berpotensi menenggelamkan Pelindo II dalam jebakan utang jangka panjang. Dari tampak luar, semua yang dilakukan RJ Lino di Pelindo II memang tampak spektakuler. Tapi kajian SPPI II selama ini tetap pada kesimpulan: RJ Lino sangat ceroboh, gegabah dan tidak prudent dalam mengelola Pelindo II. "Kalau kita menilai bagaimana kinerja investasi yang dilakukan Lino di Pelindo II kami yakin publik pasti akan geleng-geleng kepala karena dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang serta tidak adanya roadmap jangka panjang yang jelas. Tidak sedikit investasi yang mangkrak dan menjadi fakta tak terbantahkan," ujarnya. Bahwa sejauh ini laba setelah pajak Pelindo II terus mengalami kenaikan setiap tahun, itu memang benar. Pelindo II perusahaan yang sangat sehat jauh sebelum RJ Lino menjadi Dirut di perusahaan ini. Kenaikan pendapatan Pelindo II lebih disebabkan faktor pertumbuhan ekonomi nasional, di samping karena kebijakan kenaikan tarif. Terkait hubungan dengan para pemangku kepentingan di Pelindo II, Kirnoto mencontohkan kasus aksi mogok yang dilakukan Angsuspel Organda DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus itu menunjukan bagaimana citra RJ Lino di mata para pengusaha di pelabuhan. Begitu juga dengan sikap para pengusaha yang mengadukan Pelindo II ke KPPU. Bahkan KADIN sebagai induk organisasi perdagangan dan industri Indonesia juga menyatakan keberatan terhadap langkah-langkah ekspansif berbau monopoli yang dilakukan RJ Lino sehingga berpotensi menggerus lahan usaha para pelaku usaha tersebut. “Sulit dibayangkan, jika pelaku usaha tersebut benar-benar gulung tikar, para pekerja akan menjadi korban,” Tidak hanya itu, para pengusaha logistik khususnya pelayaran juga kerap menyindir pemerintah. Katanya, pengen ongkos logistik turun. Katanya, komitmen sislognas. Katanya pengen indeks logistik sama kayak negara-negara di ASEAN. Katanya dan katanya. Tapi kok tarif pelabuhan naik terus. Kalau begini, di mana komitmen itu? Terhadap semua yang diungkapkannya tersebut, Ketua Umum SPPI II pun balik bertanya: Ada apakah dengan Dahlan Iskan sampai begitu ngotot mempertahankan RJ Lino dari jabatannya?***