Di tengah hiruk-pikuk berita pemilu legislatif 2014, koran dan media online belakangan ini ramai memberitakan kabar mundurnya investor asal Jepang, Mitsui & Co Ltd, dari pembangunan Terminal Kalibaru (New Priok Port). Adalah pernyataan Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang seperti dikutip berbagai media meminta Pelindo II segera melaporkan batalnya investor tersebut. Jika benar Mitsui batal berinvestasi di Terminal Kalibaru, tentunya berdampak pada proses pembangunan terminal yang direncanakan akan segera beroperasi Desember 2014 mendatang. Apalagi sebelumnya ada kabar yang menyebutkan kedua belah pihak (Pelindo II dan Mitsui) segera mendandatangani Share Holder Agreement (SHA) terminal yang diperkirakan menelan biaya hingga 24 triliun rupiah tersebut. [caption id="" align="aligncenter" width="613" caption="Proyek Pembangunan Terninal Kalibaru"][/caption] Sekadar menyegarkan ingatan, proses pembangunan Terminal Kalibaru termasuk yang dipersoalkan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II). Ketua Umum SPPI II, Kirnoto, berkali-kali menyampaikan kekhawatirannya akan nasib pembangunan terminal tersebut. “Kami setuju dengan pembangunan Terminal Kalibaru karena menyangkut kepentingan ekonomi nasional. Yang kami tidak setujui itu proses pembangunannya yang terkesan dilakukan tidak prudent, tidak mengacu pada studi kelayakan yang bagus sehingga beresiko terhadap nasib Pelindo II ke depan,” kata Kirnoto. Kini dengan batalnya Mitsui berinvestasi, adakah itu berarti kekhawatiran SPPI II sudah mulai terbukti? Hanya waktu yang kelak akan bisa menjawab tentang kelanjutan pembangunan terminal ini. Ada hal yang menarik jika kita membuka kembali catatan tentang proses awal pembangunan Terminal Kalibaru. Sesuai dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran, Kementerian Perhubungan sebagai regulator bermaksud melakukan lelang atas pembangunan terminal tersebut dengan kompensasi konsesi pengelolaan terminal selama kurun waktu tertentu. Entah bagaimana ceritanya, proses tender yang dilakukan Kementerian Perhubungan tidak berlanjut. Pemerintah kemudian menetapkan Pelindo II sebagai pihak yang ditunjuk membangun terminal tersebut. Pelindo II sendiri berhasil meyakinkan pemerintah bahwa pembangunan terminal akan murni berasal dari dana perusahaan dan tidak satu rupiah pun dari APBN. Selanjutnya Pelindo II menggandeng mitra-mitra strategis untuk melaksanakan pembangunan terminal. Keputusan menyerahkan pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru kepada Pelindo II ditandai dengan keluarnya Perpres No 36/2012. Pesan penting dari Perpres tersebut adalah penekanan pemerintah agar Pelindo II mengoperasikan sendiri Pelabuhan Kalibaru dengan masa konsesi 70 tahun. Salah satu alasan pemerintah menetapkan Pelindo II karena perusahaan BUMN tersebut dianggap sebagai penggagas ide pertama pembangunan (right to match). Selain itu, opini yang berkembang pada saat itu agar pemerintah segera membangun Terminal Kalibaru mengingat arus bongkar muat (troughput) di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat drastis setiap tahunnya. Sejak saat itulah, Kementerian Perhubungan menghentikan tender pembangunan Kalibaru yang menurut UU No 17/2008 harus dilakukan melalui tender terbuka. Konsultan Asing Praktiknya, seperti dipaparkan SPPI II, Dirut Pelindo II RJ Lino seolah tidak mengindahkan Perpres tersebut dengan mendesain ulang Kalibaru untuk menggandeng mitra asing dalam pengoperasian Kalibaru. Maka kemudian masuklah konsultan asing dalam proses pembangunan Terminal Kalbaru. Konon terpilihnya mitra dalam pembangunan terminal tersebut juga dilakukan tanpa tender terbuka. Ada kesan peran konsultan asing begitu dominan sehingga tim internal yang dibentuk untuk memilih mitra pembangunan terminal sekadar formalitas belaka. Saat pembangunan berjalan, akses dari Terminal Kalibaru menuju jalan utama belum ada penyelesaian. Rencana awal membebaskan lahan warga yang belum kunjung terealisasi. Akhirnya muncul pemikiran untuk membuat akses jalan alternatif yang tidak melalui lahan warga. Namun kabarnya, Pelindo II sebenarnya sudah melakukan pengukuran tanah dan bangunan warga yang akan terkena proyek pembangunan Terminal Kalibaru. Karena itu ada informasi warga menagih janji Pelindo II yang akan membebaskan lahan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disebut-sebut sudah menyampaikan permintaan warga tersebut kepada Pelindo II. Maju kena mundur kena? Kini setelah Mitsui menyatakan mundur dari proyek pembangunan Terminal Kalibaru, bagaimana nasib pembangunan terminal ini selanjutnya? Padahal sejauh ini sudah banyak dana yang digelontorkan Pelindo II untuk membiayai pembangunan terminal ini. Ketua Umum SPPI II Kirnoto mengatakan Pelindo II sampai harus meminjam KMK ke bank sebesar Rp 4 triliun dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun agar pembangunan terminal bisa terus berjalan.. Dalam pandangan Kirnoto, pinjaman yang demikian besar untuk pembangunan terminal sungguh sangat mengkhawatirkan. Apalagi saat pembangunan berjalan banyak persoalan yang belum selesai seperti akses jalan dari pelabuhan ke jalan utama, perubahan desain dari reklamasi menjadi deck on pile, sampai pada pemilihan konsultan yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Jika Pelindo II tetap memaksanakan maju melanjutkan pembangunan Terminal Kalibaru sebelum ada investor baru bisa jadi akan berdampak kurang baik terhadap perusahaan. Tapi mundur pun jelas bisa dianggap menyia-nyiakan dana yang sudah dikeluarkan Pelindo II yang nilainya mencapai triliunan rupiah tersebut. Menurut Kirnoto, cara terbaik adalah dengan menghentikan sementara pembangunan Terminal Kalibaru dan kemudian mengevaluasi secara menyeluruh dan mendalam sambil membenahi berbagai kekurangan yang terjadi selama ini dan kemudian membangun perencanaan yang matang dan terukur. “SPPI II sudah memperingatkan sejak awal, jika tidak direncanakan secara hati-hati proyek pembangunan Terminal Kalibaru itu beresiko tinggi. Kalau sampai gagal, dampaknya bisa meninggalkan kegelapan luar biasa bagi Pelindo II untuk jangka waktu yg panjang,” katanya.***
