Tapi saya juga senang ya, CEO IPC bisa punya bargaining jadi kita kuat dengan RI1 DAN 2, jadi kita hebat, makasih...
Ya ini persoalannya di negeri ini, banyak dari kita selalu merendahkan diri kita terhadap apa yang kita punya. Kalau kalian tau orang2 yang tahu saya di taun 80-an, waktu itu jabatan saya senior manager, tapi saya waktu itu bisa telepon menteri, telepon dirjen, dirut saya aja ga berani. Ya jadi kalau sekarang saya bisa telepon sampai ke presiden, wakil presiden saya dulu menjadi manajer aja berani nelepon menteri. Karena kalau kalian memperjuangkan sesuatu yang benar baik sesuatu yang ada nilainya, pasti akan disupport oleh banyak orang.
Saya juga kadang-kadang seneng nih ketawa sendiri saya karena diginiin jadi semua orang Indonesia jadi tau saya semua. Saya bacakan satu ya...SMS yang sangat menarik yang saya ketawa sendiri. SMS ini, dibuat oleh Walikota Pontianak kalian pasti ketawa, jangan ketawa dulu yah.
Ini walikota Pontianak ya yang SMS saya, Saya bacakan ya, dengerin yang bener ya, ini Walikota ontianak Sutarmaji. Ini walikota selama Pak Simbolon jadi GM, dia mungkin tiga kali menulis surat ke saya minta pak Simbolon diganti. Karena saya gak pernah ladenin itu gak pernah saya jawab saya gak pernah ganti-ganti itu karena yang bisa gantiin GM bukan gubernur, bukan walikota tapi saya yang bisa ganti GM, jadi saya ga jawab2 itu.
Ok. Dia bilang begini: "Kalau model penegakan hukum seperti yang bapak alami, maka ke depan akan sangat banyak orang yang punya kemampuan tapi tak mau ikut membenahi negeri ini.
Saya yakin dan berdoa, bapak mampu menuntaskan masalah yang dihadapi oleh, kalau kita beli peralatan yang dipersiapkan untuk urgentcy dan lain-lain karena tak digunakan lalu disebut merugikan negara atau total lost, bagaimana dengan beli tank, panser, water canon? Itu juga termasuk kategori total lost karena tak pernah digunakan." Ok, ya.
Dalam 'pembekalan' itu jelas, RJ Lino mengatakan dia sudah dijanjikan Wapres JK tidak akan tersentuh persoalan hukum. "Pak Lino, stay kerjanya seperti biasa, kita akan selesein di atas" ujar JK seperti dikutip Lino dalam transkrip tersebut.
Di antara 140 lebih BUMN, nama RJ Lino mungkin paling fenomenal belakangan ini. Perseteruannya dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
JICT, anak usaha Pelindo II yang merupakan terminal petikemas terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok yang menghandle 70% bongkar muat ekspor impor, diketahui telah diprivatisasi kembali oleh RJ Lino kepada HPH sejak 5 Agustus 2014 dengan masa konsesi sampai tahun 2039.
Banyak alasan dikemukakan RJ Lino melatarbelakangi keputusannya memprivatisasi terminal petikemas terbaik di Asia Pasifik untuk kapasitas di bawah 4 Juta TEUs tersebut. Misalnya, Indonesia belum sanggup mengelola terminal petikemas sendiri sehingga asing masih dibutuhkan. Selain itu, jika konsesi tidak diperpanjang, Indonesia kehilangan market yang dimiliki HPH. Lino juga menyebutkan dengan perpanjangan konsesi, Pelindo II akan memperoleh dana cash US $120 juta/tahun.
Ketiga alasan itu terbantahkan dengan fakta bahwa 99,9% yang mengelola JICT selama ini adalah tenaga kerja Indonesia sendiri. Dari hampir 1000 orang pekerja, hanya 2 orang asing. Itu pun di level direksi. Tidak hanya itu, sejak beberapa tahun terakhir JICT mengirimkan pekerjanya untuk membenahi terminal-terminal petikemas di luar negeri khususnya group HPH. Bahkan seharusnya RJ Lino juga mengakui adanya sejumlah SDM dari JICT yang ditarik menjadi pegawai Pelindo II untuk melakukan modernisasi terminal petikemas di lingkungan Pelindo II.
