Mengantar Harun ke Kehidupan Baru yang Lebih Baik

[caption caption="Anang Yahmadi, GM PLN Unit Induk Pembangunan VI (kedua dari kiri) menjelaskan proyek PLTA Upper Cisokan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (sumber seputar jabar"][/caption]Setelah kumandang azan di sebuah siang di tahun 2011, badan Harun bergetar karena cemas saat mendapatkan undangan ke balai desa untuk membahas rencana pembangunan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokan. Kekhawatiran itu datang karena proyek tersebut akan menggenangi rumah beserta sawah tempatnya mencari penghidupan. Tak pernah terbayangkan oleh Harun sebelumnya bila tanah dan rumah yang telah ia tinggali bersama istri dan dua anaknya selama lebih dari 10 tahun akan tenggelam dijadikan waduk. “Di mana saya harus tinggal?” kenangnya.

Ingatan tersebut begitu kental di benak pria berusia 35 tahun warga Dusun Cibima Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu. Bapak dua orang anak ini berprofesi sebagai petani di sawah dan ladang milik keluarga besarnya. “Setiap pagi saya pergi menggarap sawah milik keluarga saya. Hasilnya selain untuk kebutuhan sendiri juga dijual ke tengkulak baik berbentuk gabah maupun beras,” ungkap Harun.

Harun sempat terkejut dan bingung ketika pemerintah, dalam hal ini PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa di lokasinya bertani akan dibangun bendungan untuk PLTA Cisokan. PLN melakukan sosialisasi pada 2011 dan menyampaikan informasi itu dari desa ke desa yang akan terdampak proyek PLTA tersebut.. “Saya bingung bercampur takut karena proyek PLTA ini. Saya harus pergi ke mana?” kata Harun mengungkapkan perasaanya ketika tahu tanah dan tempat tinggalnya akan digunakan sebagai area genangan PLTA. Pindah merupakan opsi yang harus mereka pilih karena pembangunan sebuah proyek, apalagi untuk kepentingan umum, membuat mereka mesti merelakan aset pribadi untuk dibeli negara.

PLTA Upper Cisokan yang berkapasitas 4x260 megawatt (MW) merupakan proyek pemerintah untuk mendukung pasokan sistem kelistrikan di Jawa-Bali. Proyek ini didanai sebagian melalui pinjaman dari Bank Dunia dan selebihnya dari PLN. Bank Dunia mensyaratkan beberapa hal terkait pinjaman ini, salah satunya adalah proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang harus mengikuti standar yang mereka tetapkan. Tujuannya agar warga terdampak tidak dirugikan dan penghidupan mereka setelah direlokasi harus lebih baik, minimal sama dengan kondisi sebelumnya.

KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK
Harun yakin bahwa apa yang terjadi pada sawah, ladang dan rumahnya di Dusun Cibima adalah kehendak Allah dan sudah menjadi takdirnya. “Di tengah kebingungan saya, PLN berhasil meyakinkan saya bahwa proyek ini tidak akan sampai merugikan warga karena proses pembebasan akan sangat menguntungkan warga,” tukas Harun.

Harun dan keluarganya mendapat biaya ganti rugi dari PLN untuk tanah sawahnya. Selain itu juga karena Bank Dunia mensyaratkan PLN untuk memperhatikan kehidupan pasca ganti rugi, Harun menjadi salah satu warga terdampak yang berhak mendapat beberapa asistensi seperti bantuan uang pindah serta uang transisi. Tak hanya itu, bantuan modal untuk pemulihan pendapatan juga diberikan serta digelarnya berbagai pelatihan yang akan mendukung kegiatan ekonomi dan mata pencaharian warga pasca relokasi.

Setelah menerima uang pengganti, Harun pun langsung bergerak membeli tanah dan membangun rumah baru. Ia juga terus meningkatkan kemampuannya mencari penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya. “Alhamdulillah, dengan uang ganti rugi yang saya dapatkan, selain saya bisa membeli tanah sawah dan bangun rumah lagi” ungkapnya sumringah.

[caption caption="Harun sedang menunjukkan lokasi bekas rumah dan sawahnya (sumber dokumen pribadi)"]

[/caption]Pandangan terhadap proyek pemerintah. Harun berpendapat, sebetulnya masyarakat pasti mendukung proyek yang dilakukan oleh pemerintah, terlebih untuk kepentingan umum. Syaratnya, kata Harun, biaya ganti rugi harus menguntungkan warga dan ada perhatian dari pemilik proyek terhadap perubahan yang diakibatkan proyek, terutama soal mata pencaharian. “Kalau kata saya mah masyarakat dimanapun akan mendukung selama sosialisasinya jelas, ganti ruginya menguntungkan dan transparan, serta ada perhatian pada kehidupan pasca ganti rugi,” imbuhnya dengan logat Sunda yang kental menjawab soal demo penolakan terhadap proyek-proyek pemerintah di tempat lain.

Baiknya kondisi kehidupan masyarakat di tempat tinggal barunya, memotivasi Harun untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Harun tak ingin mereka bernasib sama dengannya yang hanya tamat sampai SMP karena pada zamannya sangat kekurangan fasilitas infrastruktur. “Meski saya hanya tamat SMP tapi anak saya harus lebih dari itu bahkan kalau bisa mah sampai kuliah di Bandung,” ucap Harun dengan mata berkaca-kaca.

Mengakhiri ceritanya, Harun sebagai warga yang terdampak proyek pembangunan berharap agar proyek PLTA Upper Cisokan dapat memberikan manfaat besar. Tidak hanya sebagai penghasil listrik tapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya baik dari aspek lingkungan maupun sosial.(*)