Apa yang Kita harapkan dari sebuah pemerintahan yang baru memulai langkahnya dalam memperkuat integritas dan mencegah korupsi? Pertanyaan ini menjadi sangat penting bagi publik, terutama saat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari pertama masa pemerintahan mereka.
Dengan skor rata-rata 71,53 poin pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Indonesia kini memulai perjalanan baru dalam tata kelola pemerintahan yang berfokus pada reformasi strategis. Reformasi ini meliputi langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, mengatasi birokrasi yang berbelit-belit, dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor tata kelola pemerintahan. Skor ini mencerminkan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama: bagaimana kita dapat mengejar target nasional 74 poin untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih nyata? Selain itu, bagaimana kita dapat meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 poin agar posisi Indonesia yang berada di peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023 dapat terus membaik?
Dari total 641 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang dinilai, 64,90% masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari tantangan multidimensi yang harus dihadapi… mulai dari pengadaan barang/jasa hingga perizinan… semua memerlukan perhatian yang mendalam.
Dalam 100 hari pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk menunjukkan komitmen dan langkah konkret. Ke mana arah pemerintahan ini dalam menghadapi tantangan integritas? Dan yang lebih penting, bagaimana langkah-langkah awal mereka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat?
Artikel ini akan mengulas program, tantangan, dan strategi yang dihadapi di hari-hari awal perjalanan pemerintahan ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana inisiatif-inisiatif ini berpotensi mengubah wajah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Kilas Balik SPI 2024: Titik Awal Pemerintahan
Apa itu SPI? Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur nasional yang bertujuan menilai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Survei ini dilakukan melalui metode pengumpulan data yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk survei langsung kepada pegawai dan masyarakat, analisis dokumen, serta wawancara mendalam. Proses ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko korupsi dan upaya mitigasi di berbagai sektor.Â
Pada tahun 2024, Indonesia mencatat skor rata-rata 71,53 poin, naik 0,56 poin dari 2023, sedikit di bawah target nasional 74 poin. Meskipun angka ini menunjukkan adanya langkah perbaikan, masih banyak ruang untuk meningkatkan birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan yang ideal.
Salah satu sektor prioritas adalah pengadaan barang/jasa, yang sering kali menjadi titik rawan korupsi karena minimnya transparansi dalam proses tender. Selain itu, bidang perizinan juga memerlukan reformasi besar, terutama di daerah-daerah yang selama ini mendapatkan skor merah. Dengan memfokuskan upaya pada area-area ini, kita dapat lebih efektif dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan publik.
Dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar: memperbaiki integritas yang sudah lama menjadi sorotan negatif.
100 Hari Pertama: Program, Pencapaian, dan Kritik
Apa yang dilakukan dalam 100 hari pertama?
1. Digitalisasi Tata Kelola
Pemerintah meluncurkan e-government untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Sistem ini dirancang untuk mengurangi potensi penyimpangan dengan memastikan proses tender lebih terbuka dan akuntabel.
