Kopi hari ini terasa pahit, seperti hasil SPI yang kurang memuaskan kemarin. Tapi di balik pahitnya, ada kesegaran baru, aromanya...ide untuk menggali lebih dalam. Diskusi kecil dengan teman-teman siang tadi membuka pandangan baru tentang bagaimana kita seharusnya memanfaatkan data SPI, bukan sekadar melihat angkanya saja, tetapi menjadikannya panduan untuk perubahan yang nyata.
Pendahuluan
Siang di awal tahun 2025, ditemani hujan dan aroma kopi, kami memulai diskusi dari sebuah pertanyaan sederhana: mengapa reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah masih sering terhambat? Data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis dipenghujung tahun, menjadi bahan "pembicaraan" iseng kami sambil ngopi. Hasilnya, meskipun menunjukkan potensi besar untuk perbaikan, tampaknya masih kurang greget. Kami bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diungkap SPI? Bagaimana pemerintah daerah bisa memanfaatkan data ini untuk memperbaiki tata kelola mereka?
Dari diskusi itu, kami merumuskan beberapa catatan penting, yang menurut kami, bisa menjadi pelajaran sekaligus peta jalan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan integritas dan transparansi.
Korupsi di Balik Angka
Data SPI sebagai Indikator
Salah satu teman membuka diskusi dengan poin penting: "SPI ini kan sebenarnya cermin integritas pemerintah daerah. Tapi masalahnya, sudahkah angka-angka ini benar-benar dimanfaatkan?" Kami sepakat bahwa SPI mengukur tiga aspek utama: tingkat risiko korupsi, integritas organisasi, dan kualitas layanan publik. Angka-angka ini memberikan gambaran objektif tentang celah-celah yang memungkinkan korupsi terjadi, terutama di sektor pengadaan barang/jasa, pengelolaan dana desa, dan layanan administrasi publik.
Namun, salah satu dari kami mengingatkan bahwa angka saja tidak cukup. "Kita butuh lebih dari sekadar angka," katanya. "Kita butuh tindakan nyata untuk menjadikan angka ini sebagai alat perubahan."
Temuan Utama SPI di Pemerintahan Daerah
Kami mengulas beberapa temuan penting:
- Pengadaan Barang/Jasa: Salah satu titik rawan korupsi yang sering disorot.
- Pengelolaan Dana Desa: Minimnya pengawasan menjadi akar banyak permasalahan.
- Layanan Administrasi Publik: Transparansi masih menjadi tantangan besar di bidang ini.
"Kalau kita melihat data SPI ini," ujar salah satu teman, "kita harus mulai fokus ke sektor-sektor yang paling bermasalah dulu. Nggak bisa semuanya diperbaiki sekaligus."
Tantangan Utama
Kami sepakat bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan keseriusan dari beberapa pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI. "Kadang, data ini hanya dianggap formalitas," keluh salah satu teman. "Padahal, kalau dimanfaatkan dengan baik, dampaknya bisa besar."
Peluang Perbaikan Lewat SPI
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Dari diskusi, kami menyimpulkan beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah daerah:
- Digitalisasi Layanan Publik: Mengurangi celah korupsi dengan menciptakan transparansi. Pemerintah Derah wajib berinovasi.
- Pendidikan Integritas bagi ASN Daerah: Menanamkan nilai-nilai integritas melalui pelatihan dan pembinaan.
- Penguatan Pengawasan Internal: Memperkuat inspektorat daerah.
"Ini bukan hal baru," ujar seorang teman. "Tapi kalau kita serius, ini menarik, ini bisa jadi awal perubahan dan perbaikan kedepan."
Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi
Kami juga menyoroti pentingnya merancang pengembangan sistem antikorupsi berbasis data. "E-procurement, yang lebih canggih misalnya," kata salah satu dari kami, "dapat menjadi solusi yang konkret untuk sektor pengadaan barang/jasa." Begitu pula dengan pengelolaan dana desa yang membutuhkan teknologi pengawasan real-time.
Transformasi Layanan Publik di Tingkat Daerah
