Dampak Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Pada Sabtu (3/9/22) pukul 14:30 akhirnya pak Presiden Joko widodo mengumumkan menaikan harga BBM ( Bahan Bakar Minyak) mulai dari pertalite, solar, dan pertamax Baik subsidi maupun non Subsidi dengan rincian harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp 6.800 per liter,dan pertamax 14.500 per liter.Dan diperkirakan dengan kenaikan tersebut akan menyebabkan inflasi hingga 0.77 persen pada sep 22 dan berdampak  pada pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan

Pemerintah memberikan solusi berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang di anggap  meringankan masyarakat tidak mampu. namun sudah yakinkah pemerintah BLT yang disalurkan tepat sasaran? dan apakah mereka akan tetap terus berharap kepada BLT yang hanya sebesar Rp 600.000 itupun di bagi selama 4 bulan? 

Padahal bantuan sebesar apapun dan dalam bentuk apapun tidak akan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan dan ketika bantuan itu sudah habis maka akan kepada siapa lagi mereka akan berharap? sedangkan harga kebutuhan pokok dipasaran sudah meningkat drastis akibat kenaikan BBM dan telah sama sama kita ketahui bahwa ketika harga kebutuhan pokok naik, maka butuh waktu lama agar harga kebutuhan pokok tersebut menjadi normal.Apakah cukup BLT tersebut membentengi rakyat miskin dari dampak ini?

Dengan Kenaikan BBM maka  harga ongkos produksi akan melejit naik dan bahkan mendorong para pengusah untuk melakukan PHK karena besarnya ongkos produksi yang harus mereka tanggung. 

Dan tentunya sangat berpengaruh pada ekonomi secara umum, khususnya sektor industri menengah dan kecil.apalagi kebijakan kenaikan BBM tersebut tidak seimbang dengan jumlah kenaikan tunjangan gaji, Lalu kenapa anggaran subsidi Yang naik menjadi Rp 502,4 T Di anggap membekak? 

Disini pemerintah selalu menganggap subsidi bagi rakyat adalah suatu pemborosan, sedangkan pada aspek-aspek yang lain seperti subsidi kepada swasta baik langsung maupun Insentif dan pembayaran hutang luar negeri yang menembus Rp 441.4 T, pemerintah tidak menganggap sebagai sebuah pemborosan. Kemudian belanja Rutin aparatur negara serta tunjangan pada pejabat mulai dari pusat sampai daerah yang sangat besar  yang tidak dipandang sebagai sebuah pemborosan. 

Mengapa fasilitas pejabat sangat mewah, bahkan mereka terkesan 'acuh tak acuh' di tengah-tengah penderitaan dan perjuangan rakyat untuk keluar dari masalah ekonomi yang melanda sebab kenaikan BBM dan proses pemulihan pasca pandemi.bahkan kita dihebohkan dengan perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani di tengah panasnya demo yang bahkan sampai diamankan sekitar 3.200 personel aparat.lalu mana sesosok puan yang menangis semasa pemerintahan SBY pada 2008 karena harga BBM naik?

Maka hendaklah pemerintah meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM karena di nilai sangat berdampak terhadap perekonomian secara umum,Khususnya terhadap rakyat kecil Serta tetap mengawasi harga pangan dan Ketersediaan kebutuhan pokok . karena, harga cenderung lebih mudah naik jika bahan pokok tidak tersedia dan memperbaiki sistem penerimaan BLT agar tepat sasaran dan menangkap oknum-oknum pengelola yang menyelewengkan wewenang dan kewajiban kemudian menyesuaikan gaji atau upah agar menjaga daya jual masyarakat

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H