Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pj. Gubernur memastikan tugas dan kewenangannya berpedoman dan merujuk Nawacita Presiden. Tegak lurus dengan Perintah Presiden artinya tanpa pencitraan, Pj. Gubernur sukses menjalankan Nawacita Presiden. Kemendagri sedang mempersiapkan instrumen evaluasi yang akan dilakukan setiap 3 bulan.
Beragam cara Pj. Gubernur menerjemahkan tegak lurus dengan perintah Presiden. Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik akan memulai dengan memetakan kelemahan di tubuh Birokrasi.
Potret detail dari kelemahan itu akan diserahkan ke DPRD, media dan masyarakat. Akmal akan menuntaskan permasalahan yang belum selesai bersama gerbong birokrasinya, tentu dengan dukungan lembaga legislatif.
Lain halnya dengan Pj. Gubernur Gorontalo, Hamka M. Noer, tekadnya adalah mendorong netralitas birokrasi dari kepentingan-kepentingan politik. Hamka meminta birokrat Gorontalo untuk menjaga betul netralitas.Â
Penulis Buku Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia: Studi Zaman Orde Baru Sampai Orde Reformasi, ini yakin betul ASN masih tetap rawan terlebih di tahun-tahun politik menjelang Pilkada Serentak 2024. Dia bertekad untuk memastikan Birokrasi Pemprov Gorontalo bebas dari pengaruh politik praktis.
Kedua tekad Pj. Gubernur ini selaras dengan 5 Arahan Utama Perintah Presiden khususnya terkait dengan Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, dan Penyederhanaan Birokrasi.
Ini adalah terjemahan Nawacita Presiden hanya bisa berjalan jika gerbong birokrasi ditata lebih baik dan dukungan lembaga legislatif berjalan optimal.
Inilah paket utama sikap tegak lurus dengan Perintah Presiden. Membenahi birokrasi dan terus meningkatkan koordinasi dengan legislatif. Keberhasilan Pj. Gubernur pun tidak lepas dari keduanya, juga menjadi batu sandungan bagi keberhasilan selama masa penugasan.
Birokrasi adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. ASN adalah pelayan publik sebagaimana amanah UU. No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Meningkatnya kinerja dan produktivitas ASN menjadikan gerbong birokrasi di posisi terbaiknya dalam melayani masyarakat.
Peningkatan kinerja birokrasi dan produktivitas ASN dilakukan melalui penguatan implementasi Reformasi Birokrasi. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi adalah kunci mendorong hadirnya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Reformasi Birokrasi bertumpu pada perubahan pola perilaku ASN. Sebagai motor penggerak organisasi, ASN menjadi cermin baik buruknya birokrasi. Peter F. Drucker, Guru Manajemen Dunia mengatakan "if we talk about management, we talk about human behavior and human institution." Reformasi Birokrasi mendorong Organisasi Perangkat Daerah dan ASN berubah dan reformed. Â
