Mohon tunggu...
Aryanto Wijaya
Aryanto Wijaya Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Bekerja sebagai Editor | Jatuh cinta pada Yogyakarta Ikuti perjalanan saya selengkapnya di Jalancerita.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Kami "Dipaksa" untuk Golput

9 April 2014   20:35 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:52 484
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi, Baliho Pemilu 2014 (KOMPAS.com)

[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi, Baliho Pemilu 2014 (KOMPAS.com)"][/caption] Tiga TPS sudah kami sambangi tidak membuahkan hasil. Akibat domisili KTP non-Jogja membuat kami harus mengurus A5 ke Kelurahan tetapi gagal juga karena dokumen habis. Inilah potret pesta demokrasi bangsa kita, yang mau bersuara harus terhambat karena ketidaksempurnaan proses. Adalah hari Rabu, 9 April 2014 menjadi tanggal bersejarah bagi kami yang adalah pemilih pemula. Bersama seorang teman, saya berusaha menjadi warga negara yang baik dengan menggunakan hak suara. Kami bukanlah mahasiswa asli Yogyakarta, sehingga ktp kami pun berdomisili non-yogya. Dan inilah pengalaman kami menikmati gempita pesta demokrasi terbesar Indonesia. Sehari sebelum pemilu legislatif digelar (8/4) beredar informasi di media sosial seputar kesempatan memilih bagi mereka yang tak terdaftar namanya di TPS ( link terkait). Dalam informasi disebutkan bahwa pemilih tak terdaftar dipersilahkan memilih pada waktu jam 12:00-13.00 di TPS terdekat dengan membawa A5. [caption id="attachment_302540" align="aligncenter" width="492" caption="Portal berita yang menginfokan bahwa semua orang dapat memilih (https://id.berita.yahoo.com/tanpa-formulir-c6-pemilih-cukup-bawa-ktp-ke-100605626.html)"]

1397023995196931458
1397023995196931458
[/caption] Selain dari informasi diatas, berkembang pula informasi yang menyebutkan bahwa untuk bisa nyoblos hanya dibutuhkan KTP (link terkait). Tak ada informasi lebih yang disampaikan pada kami dari pihak terkait mengenai ketentuan pemilihan umum. Berbekal informasi demikianlah kami berangkat menuju salah satu TPS yang berada di UGM. Sesampainya disana, kami bertanya pada ketua TPS dan disarankan ke TPS lain yang berada di UNY dengan alasan kami bukan mahasiswa dari kedua Universitas tersebut. Kami pun menurut dan menyambangi TPS kedua di UNY. Lagi-lagi alasan yang kami terima tetaplah sama, dan diminta untuk pergi ke TPS lain yang berada di daerah Mrican. Sesampainya di Mrican, kami mendatangi ketua salah satu TPS dan menanyakan mengenai prosedur mencoblos tanpa A5. Kami diwajibkan untuk mendatangi kantor kelurahan Catur Tunggal terlebih dahulu dan meminta A5 untuk dapat mencoblos. Tiba di kantor kelurahan, kami disuruh pulang kembali dengan alasan A5 sudah habis. Padahal ketua TPS di Mrican mengatakan A5 dapat diambil sebelum jam 13:00 dan kami berada di kelurahan pada pukul 12:35. Kami menyadari bahwa kami terlalu siang untuk hadir di TPS, tetapi hal ini dilakukan karena info mengatakan bahwa waktu nyoblos bagi mahasiswa rantau adalah pukul 12:00-13:00. Kami kembali lagi ke TPS di Mrican dan menjelaskan bahwa Kelurahan tidak lagi menyediakan A5. "Pak, A5 sudah nggak bisa diambil kata kelurahan, jadi saya harus gimana pak? Bolehkah tetap nyoblos? Saya bawa KTP dan KK sesuai dengan info yang ada," saya bertanya demikian dengan harapan masih ada kesempatan untuk bersuara. "Maaf mas, kami mohon maaf, mas tetap tidak bisa nyoblos, mungkin lain kali saja saat Presiden. Ketentuan soal nyoblos hanya pakai KTP itu diubah tadi malam," ujar ketua TPS di daerah Mrican. Akhirnya kami hanya menghela nafas seraya tersenyum tipis. Jika memang inilah kondisinya, tentu ada banyak mahasiswa rantau yang tak hanya di Yogya akan kehilangan hak suaranya. Entah ratusan mungkin juga ribuan, suara tersebut akan sangat berarti. Angka satu juta tak pernah jadi satu juta jika tidak dimulai dari satu. Kami tak sempat mengurusi A5 beberapa minggu sebelum pemilu karena padatnya aktivitas ditambah dengan harus menghadapi ujian tengah semester. Terlepas dari persoalan simpang siurnya informasi, kami memang tidak mendapatkan hak untuk memilih. Keadaan seolah "memaksa" kami untuk merelakan hak suara. Kami memahami bahwa dalam mengurusi pesta demokrasi skala nasional tidaklah mudah, ribuan persiapan mesti dilakukan. Sebagai mahasiswa rantau memang kami terkendala pada domisili yang tertera di KTP sehingga ada banyak rekan kami bahkan tak berniat untuk memilih. Semoga di tahun selanjutnya, boleh ada sosialisasi yang lebih baik dari KPU kepada masyarakat terkhusus mahasiswa perantauan yang tidak mungkin untuk pulang hanya untuk nyoblos. Kami bersyukur, sekalipun tidak dapat menyoblos, tetapi setidaknya kami tidak memiliki niat apatis atau masa bodoh terhadap bangsa. Maju terus Indonesia! Salam, Yogyakarta, 9 April 2014

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun