Banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk Papua, tentunya seperti membuka “lahan” luas kepada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari dana yang tidak seharusnya ia peroleh. Beberapa oknum pemerintah pun telah dijebloskan ke jeruji besi untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya.
Baru-baru ini, menyeruak pemberitaan tentang korupsi dana bansos untuk rakyat miskin yang bernilai ratusan milyar rupiah. Angka yang sangat mengejutkan ditengah maraknya pembangunan yang dibutuhkan Papua yang saat ini masih bisa dikatakan dalam kondisi yang membuat miris baik dalam perekonomian maupun hal lainnya.
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2012 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 26.CL/LHP/XIX/JYP/07/2013, dana Bansos mengalir ke Kodam, Polda, Pomal, Formi, Himpunan Pengusaha Masyarakat Asli (Hipmas) Papua, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), KNPI, pejabat dan mantan pejabat Papua, hingga staf khusus presiden.
Sungguh mengerikan, seharusnya dana tersebut untuk membangun perekonomian Papua, namun terlalu banyak oknum yang meminta “jatah preman” dari dana yang seharusnya bukan untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengusut tuntas dan meminta pertanggjawaban kepada oknum penikmat dana yang tak seharusnya utnuk mereka.